Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKITAR 20 ribu relawan akan mengawal momen pendaftaran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) sebagai pasangan capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis, 19 Oktober 2023. Relawan dari berbagai elemen itu akan konvoi hingga ke KPU.
"Kita minta izin sih untuk 20 ribu orang, termasuk massa dari partai," kata juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Oktober 2023.
Kendati demikian, jumlah tersebut berpotensi bertambah. Karena setiap simpul relawan diyakini bakal membawa lebih banyak massa.
Baca juga : Pendaftaran Capres-Cawapres Dimajukan, Anies: Insya Allah Siap!
Sudirman menilai hal itu tak masalah lantaran masyarakat menantikan momentum lima tahunan ini. Terpenting, para relawan tertib.
"Kita maklum. Kita bersiap dan yang penting adalah semua bisa berjalan dengan tertib, dengan kedamaian, tidak ada kekerasan, itu yang kita harapkan," ujar Sudirman.
Ia menekankan pasangan AMIN sejatinya mengedepankan tema pemilu dengan kegembiraan. KPU juga diharapkan menjadi penyelenggara bersikap objektif.
Baca juga : AMIN Nomor Urut 1, Prabowo-Gibran Nomor 2 dan Ganjar-Mahfud Nomor 3
"Kita ajak seluruhnya memberikan dukungan secara suka cita, dengan damai dan memberikan pesan agar KPU menjalankan tugasnya dengan objektif supaya pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil," kata Sudirman.
Anies dan Cak Imin sudah menyiapkan rangkaian kegiatan dalam rangka pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. Kegiatan dimulai dari subuh dan keduanya akan sowan ke masing-masing ibundanya.
Usai sowan, Anies dan Cak Imin melanjutkan perjalanan ke Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lalu, dilanjutkan ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem Tower serta dilanjutkan ke Kantor KPU.
Rangkaian perjalanan itu akan diisi dengan iring-iringan yang meriah. Masyarakat juga dipastikan banyak yang berpartisipasi. (MGN/Z-4)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Rapat perdana Panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu siang.
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief belum mau berkomentar perihal pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved