Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAKAL calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi sekaligus diskusi dengan para kiai dan tokoh lintas agama se-Tangerang Raya di Ponpes Roudlotussalaam, Cimone, Tangerang, Banten, Minggu (24/9).
Dalam kesempatan itu, Ganjar berbincang salah satunya tentang keinginannya dalam memperhatikan kesejahteraan di bidang keagamaan, khususnya guru agama.
Di Jateng, Ganjar memberikan bantuan kepada guru agama dari lima agama yang berbeda, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, hingga Buddha.
Baca juga : Insentif Guru Keagamaan di Jateng Diharapkan Bisa diterapkan di Level Nasional
Menurut Ganjar, guru agama berperan penting dalam mendidik generasi muda demi kemajuan Indonesia.
"Semua cerita tentang kesejahteraan, tentang dunia pendidikan keagamaan wabil khusus ponpes mendapatkan perhatian. Saya kasih contoh ketika di Jawa Tengah, kita bantu para guru agama, karena sebagian besar muslim, mungkin guru agamanya lebih banyak, guru agama lain tidak boleh kita tinggalkan. Itu contoh-contoh yang paling konkret," kata Ganjar usai kegiatan.
Pemprov Jateng dibawah kepemimpinan Ganjar, pada tahun 2023 telah mengucurkan anggaran sebesar Rp277 miliar untuk memberikan insentif kepada 230.830 guru agama.
Baca juga : Ganjar Kaji Program Insentif Guru Keagamaan di Level Nasional
Jumlah guru agama yang menerima insentif pada 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 211.455 orang pada 2022.
Ganjar juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan validitas data guru keagamaan yang menerima insentif.
Selain itu, Ganjar juga mendorong kemandirian di pondok pesantren dengan memfasilitasi pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktifitas.
Baca juga : Insentif Bagi Guru Keagamaan Untuk Ciptakan Keadilan Sosial di Jateng
"Belum lagi yang produktif, di ponpes mereka punya sekolah vokasi, ekonomi pesantren dikembangkan," tegasnya.
Ganjar juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan tokoh agama dalam setiap pengambilan keputusaan ketika nanti menjadi Presiden 2024, seperti yang dilakukannya ketika jadi gubernur Jateng.
"Saya kira perlu dalam setiap perencanaan mereka (tokoh agama) perlu dilibatkan, sehingga partisipasi yang merepresentasikan kelompok-kelompok itu kelak kemudian bisa ikut, serta berkontribusi utnuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, itu penting," tutur Ganjar. (Z-5)
GANJAR Pranowo merespon pertanyaan awak media terkait sosok yang cocok menjadi Gubernur Jawa Tengah (Pilkada Jateng). Ini menurutnya.
Megawati diyakini sudah melalui pertimbangan yang matang sebelum mengeluarkan keputusan tersebut.
Adian Napitulu, Ganjar Pranowo, hingga Basuki Tjahaja Purnama masuk kepengurusan PDIP
Ajang Soekarno Run sebagai penutupan peringatan Bulan Bung Karno 2024 digelar di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/6)
PDI Perjuangan menanggapi soal adanya kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta.
MANTAN Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar Pranowo mengungkapkan munculnya nama Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta yang akan didukung PDI Perjuangan
Lindungi hak kesejahteraan anak secara optimal
Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli. Dalam peringatan itu semua pihak diminta memahami anak sebagai masa depan Indonesia. Artinya, harus ada program yang mendukung mereka.
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan ke jajarannya agar penegakan hukum berorientasi pada Kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved