Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DUGAAN tindak pidana korupsi PLN Batubara (PLN BB) periode 2017-2020 yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI menuai respons dari berbagai pihak.
Wakil Ketua Lembaga pengawasan, pengawalan dan penegakan hukum Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi Nugroho mengatakan, dengan melihat performa Kejaksaan Agung yang saat ini sedang bagus-bagusnya tentunya harus menjadi pelecut bagi pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengusut dugaan kasus korupsi PLN Batubara (PLN BB) periode 2017-2020.
Kurniawan menjelaskan, kejati DKI dengan bekerjasama dengan lembaga lainnya seperti BPK RI, tentunya memiliki data yang cukup kuat dalam menangani kasus ini guna membuka tabir berapa dugaan kerugian negara yang dialami serta siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.
Baca juga: KPK Dalami Kebijakan Pengadaan LNG saat Dahlan Iskan Jadi Menteri
Oleh karenanya ia menambahkan dengan performa yang bagus oleh kejaksaan dan kompetensi para penyidik di kejaksaan maka kasus seperti seharusnya tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.
"Walau pun saat ini masih dalam tahap penyelidikan, namun dengan mendasarkan pada pengalaman kinerja Kejaksaan, seharusnya dalam jangka waktu tidak terlalu lama, katakanlah 1 bulan, bisa dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dan selanjutnya paling lama 3 bulan dapat menetapkan tersangka yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hakim," ujarnya saat ditemui di gedung Kejaksaan Agung RI (14/09).
Baca Juga: Soal Korupsi Tol Layang MBZ, Erick: Memang Banyak yang Korup di BUMN
Seperti diketahui sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang dilakukan PLN batubara (PLN BB) periode 2017-2020 saat mengakuisisi tambang milik perusahaan swasta. (Z-7)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved