Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BENDAHARA Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni merespons kekecewaan Partai Demokrat yang gagal memasangkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurutnya, jika belum bisa maju tahun ini, itu pertanda memang belum waktunya AHY mengikuti kontestasi di Pemilihan Presiden 2024.
"Namanya belum rezeki, belum garis tangan. AHY masih ada ruang di 2029 buat dia jadi capres misalkan," ujar Sahroni di Jakarta, Senin (4/9).
Ia juga meminta AHY dan Demokrat tidak terlalu percaya diri dengan keinginan tersebut. "Mestinya juga jangan ke-PD-an. Kita ya harus bismillah saja," sambungnya.
Baca juga: Anies Cegah Sahroni Laporkan SBY atas Penyebaran Berita Bohong
Sahroni menyayangkan sikap Partai Demokrat yang menyampaikan narasi buruk kepada publik. Ia juga menyebut Ketua Majelis Tinggi partai Demokrat menyebarkan berita bohong terkait pemasangan Anies dan AHY.
"Kita ingin ruang publik diberikan narasi yang baik, komunikasi yang cukup. Jangan sampai ada kubu-kubu akhirnya jadi keributan terusan gara-gara seorang AHY tidak jadi cawapres," jelasnya.
Baca juga: Sahroni Sebut Demokrat Seharusnya Bisa Sampaikan Kekecewaan dengan Lebih Arif
Sebelumnya, pada Sabtu (1/9), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mendeklarasikan pencalonan mereka untuk Pilpres 2024.
Keduanya diusung oleh koalisi Partai Nasional Demokrat dan PKB. PKS yang sejak awal bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) belum secara resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan tersebut, karena keputusan perubahan koalisi yang dilakukan Partai Nasdem dilakukan secara sepihak.
Sementara Partai Demokrat yang sejak awal juga berada dalam koalisi dan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres memutuskan keluar karena merasa dikhianati. (Z-11)
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved