Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa tidak ada bagi-bagi giliran matra angkatan TNI untuk menduduki posisi Panglima TNI. Dave menegaskan semua matra punya peluang yang sama untuk menjadi panglima TNI.
Sebagaimana diketahui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal memasuki usia pensiun pada November 2023 mendatang, kondisi itu pun membuat TNI akan segera memiliki Panglima Baru dalam waktu dekat.
"Tidak ada giliran. Tidak ada itu. Pokoknya semua kepala staf bisa. Jadi tidak ada aturan darat, laut, udara. Bisa juga darat darat atau laut, laut atau udara-udara," ucap Dave dalam keterangannya, Kamis (31/8).
Baca juga : Panglima TNI Pastikan 3 Anggota Aniaya Pemuda Aceh Dihukum Berat dan Pecat
Ditanya terkait siapa calon terbaik menurut dirinya untuk menggantikan Yudo Margono, Dave menyebut bahwa dirinya menyerahkan seluruhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Baca juga : Panglima TNI Izinkan KPK Tangkap Anggotanya yang Lakukan Korupsi
"Siapapun yang Presiden pilih pasti yang terbaik dan itu kan pasti harus dari kepala staff. Jadi ya mungkin ada penyegaran di kepala staff dulu atau juga langsung, tergantung pandangan dan pemikiran pak Presiden seperti apa," tuturnya.
Dave memahami dalam memilih Pimpinan TNI bukanlah hal mudah, namun Dia percaya Jokowi akan memilih sosok terbaik untuk menggantikan posisi Yugo Margono.
"Kita lihat saja lah, karena presiden ada banyak penilaian-penilaian yang presiden miliki dan pandangan-pandangan khusus yang beliau miliki yang kita mungkin tidak sadari dan itu yang harus kita bisa terima putusan-putusan presiden itu seperti apa," tukasnya. (Z-8)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved