Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI masyarakat (ormas) Sahabat Polisi Indonesia meyakini institusi Polri mampu menjaga netralitas dalam pemilu 2024 dan pemilihan presiden 2024 mendatang.
Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia, Fonda Tangguh, menegaskan hal tersebut dalam perayaan HUT ke-6 Sahabat Polisi Indonesia di sebuah Hotel di Jakarta Selatan.
“Apakah Polri mampu bersikap netral di tengah tarik menarik kekuatan politik yang cukup tajam saat ini? Sahabat Polisi Indonesia dengan tegas menjawab: Polri Mampu,” kata Fonda dalam keterangannya, Senin (28/8).
Baca juga: Ternyata Polri Ada Pantangan Selama Pemilu, Begini Penjelasannya
Menurut Fonda, Polri pasti terus belajar menjaga netralitas dan independensi karena sudah berulang kali ikut membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
Polisi, diyakini Fonda, akan mempersiapkan aspek netralitas yang lebih rinci dan kompleks dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Fonda pun menyebut sikap Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang berulangkali menegaskan netralitas Polri sebagai bukti Polri berkomitmen menjaga hal tersebut.
Baca juga: 3 Anggota Polisi Tidak Terlibat dengan Terorisme Karyawan KAI, Kenapa?
“Sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut menunjukkan komitmen Polri untuk terus bersikap netral,” jelasnya.
Apalagi secara institusional Polri juga terus menerbitkan aturan dan himbauan untuk bersikap netral bagi seluruh anggotanya.
Selain Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, di sejumlah wilayah Polri juga menyampaikan hal-hal teknis terkait pelaksanaan netralitas anggota polisi.
Misalnya di Jawa Tengah, anggota kepolisian disarankan untuk tidak mengunggah foto dengan tokoh-tokoh politik di sosial media masing-masing.
Baca juga: Rekening Panji Gumilang Akan Disita, Saldonya Ratusan Miliar Rupiah
“Kehadiran aturan tersebut tentu memperkuat pemahaman anggota Polri tentang makna dan tafsir netralitas. Sebab, secara organisasi, anggota Polri diberikan pemahaman yang utuh dan jelas mengenai netralitas polisi,” tegas Fonda.
Porli Diyakini Jaga Netralitas dan Independensi dalam Pemilu 2024
Ditambahkan, keyakinannya Polri mampu menjaga komitmen netralitas dan independensi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang lantaran semua pihak menginginkan Polri menjadi institusi yang profesional dan bukan institusi yang bermain-main manuver politik.
Baca juga: Polri-KPK Beda soal Harun Masiku, ICW-Maki Merespons
“Kita semua menginginkan institusi Polri yang profesional, bukan institusi Polri yang tak mampu bersikap netral di depan hidung para politisi,” tutupnya.
Sementara itu perayaan HUT Ke-6 Sahabat Polisi Indonesia sendiri berjalan lancar sesuai rencana. Selain Pengurus Nasional Pokdarkamtibmas hadir pula aktivis dari organisasi masyarakat sipil seperti Indonesian Defence and Security Strategy Forum (IDSSF), Yayasan Indonesia Cerdas dan Koalisi Keadilan. (RO/S-4)
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved