Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten tak berpihak pada salah satu calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi telah menyatakan bahwa penentuan capres dan cawapres bukan kewenangan Kepala Negara.
"Sejalan dengan itu, kita berharap Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan mampu bersikap netral," kata Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi melalui keterangan tertulis, Kamis (17/8).
PKS, kata dia, mendukung komitmen Jokowi yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR tersebut. Capres dan cawapres urusan partai politik (parpol).
Baca juga : PDIP Buka Peluang Duetkan Ganjar dengan Koalisi Lain
"Kita mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023 kemarin yang menegaskan sesuai ketentuan undang-undang, maka yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik, dan bukan kewenangan Presiden RI," ujar Aboe.
Baca juga : Pakar Ungkap Sejumlah Alasan Golkar dan Airlangga Layak Jadi Cawapres Prabowo
Aboe berharap Pemilu 2024 dapat berjalan secara jujur dan adil. Ia menekankan menghangatnya intensitas politik jelang pemilu seharusnya tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.
"Intensitas politik kian terasa tinggi. Kita berharap Pemilu dapat menghadirkan kontestasi yang sehat, jujur, adil, aman dan damai. Tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara inkonstitusional sehingga membuat pemilu berjalan tidak bermartabat," ucap Aboe. (MGN/Z-8)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Komunikasi berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk ketahanan keluarga yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved