Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada 1.057 laporan dugaan rasuah diterima sepanjang semester satu, 2023. Kebanyakan sudah ditindaklanjuti.
"Dari 1.057 laporan, proses telaah telah diselesaikan sejumlah 962 laporan," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus 2023.
Sebanyak 11 laporan ditindaklanjuti di bagian eksternal. Lalu, ada 83 laporan diproses di internal KPK.
Baca juga : Laporan Gratifikasi Pejabat Meningkat 12 Persen
"Klarifikasi Direktorat PLMP 118 laporan dan pengarsipan 750 laporan," ucap Firli.
Baca juga : KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Korupsi Uang Ketok Palu
DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak menerima aduan dugaan korupsi pada semester ini. Total, ada 359 aduan masuk.
Lalu, ada 266 pengaduan berasal dari Jawa Barat, 213 laporan dari Jawa Timur, 202 pengaduan dari Sumatra Utara, dan 135 pengaduan di Jawa Tengah.
"Laporan dimaksud meliputi Pemda, Kementerian atau Lembaga, BUMN, BUMD, yang berada di wilayah masing-masing," ujar Firli.
KPK memastikan laporan tidak diabaikan. Lokasi aduan dijadikan peta untuk mencari titik rawan korupsi atas keluhan masyarakat.
"Potret lokasi aduan masyarakat ini selanjutnya menjadi salah satu acuan KPK dalam melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan," tutur Firli. (Z-8)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved