Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai NasDem Willy Aditya meminta semua pihak melihat secara utuh apa yang disampaikan ahli filsafat Rocky Gerung saat mengkritik Presiden Joko Widodo. Menurutnya, penggunaan diksi bajingan, tolol, tidak ujug-ujug muncul tanpa dasar.
"Saya kira Rocky Gerung sedang menyampaikan kritik secara lebih telanjang, apa adanya," kata Willy kepada Media Indonesia, Minggu (6/8).
Ia berpendapat, Rocky sedang melucuti sistem demokrasi liberal seperti yang terjadi saat ini, yaitu lembaga demokrasi yang seolah-olah demokratis, padahal sama sekali tidak.
Baca juga: Refly Harun Ungkap 2 Motif Pemotong Video Rocky Gerung
Willy mengatakan, kritik yang dilancarkan kepada kepala negara maupun pemimpin lain bukan datang dari Rocky saja. Selama ini, presiden selalu tidak memberikan reaksi terhadap kritik sejenis. Kalaupun bereaksi, lanjut Willy, bentuknya adalah memaafkan.
"Tapi lihat kemudian siapa yang mengadili dan menghakimi? Massa, baik massa yang di jalanan maupun massa sebagai warga internet," pungkasnya.
Baca juga: Disebut Hina Jokowi, Rocky : Saya tidak Mengkritik Jokowi Sebagai Individu
Terpisah, politisi senior Partai NasDem, Ahmad Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi, menyebut Rocky sebagai manusia bebas yang merdeka. Terkait diksi yang dipilih Rocky, ia melihat itu disebabkan karena Rocky bukan merupakan orang Jawa, khususnya Solo.
Senada dengan Willy, Gus Choi juga mengatakan diksi Rocky untuk mengkritik Jokowi juga bukan tanpa alasan. Itu dilandasi dari akumulasi atas ucapan, tindakan, dan kebijakan Presiden menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk cawe-cawe politik.
"Kritik Rocky cukup mewakili kegelisahan dan kemarahan jutaan rakyat yang tak berdaya. Buktinya, banyak rakyat yang ingin menurunkan Jokowi. Kalau kepemimpinannya baik, tidak mungkin rakyat demo berjilid-jilid," pungkasnya.
Terpisah, psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel berpendapat seharusnya pihak kepolisian berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 dalam menangani laporan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Rocky. Sebab, Rocky dinilai sudah lama menunjukkan sikap konfrontatifnya terhadap Presiden.
Dalam hal ini, Reza menyebut Polri dapat melakukan langkah preventif dengan mempertemukan Rocky dengan Presiden Jokowi agar dicari solusi perdamaian antar-keduanya.
"SE Kapolri itu sangat bagus, karena menunjukkan betapa Polri memprioritaskan restorative justice berupa mediasi antar-pihak. Litigasi belakangan," jelas Reza.
Menurutnya, banyak manfaat yang dapat diambil jika Rocky dan Presiden dapat duduk bersama, termasuk kecerdasan publik dalam bernegara. (Tri/Z-7)
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Pengamat politik Rocky Gerung menantang kalangan akademisi untuk melakukan pengujian metodologis terhadap gagasan ekonomi "Prabowonomics".
Dalam kesempatan itu, Rocky membedah pemikiran-pemikiran tiga tokoh yang tak bercatat. Panglima Besar Jenderal Soedirman, Tan Malaka dan Jenderal Hoegeng Iman Santosa.
Rocky Gerung membagikan kenangan Mery Hoegoeng ketika masih mendampingi Jenderal Hoegoeng.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
Informasi pemeriksaan ini juga disampaikan Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma (Bala RRT) dalam sebuah pamflet.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved