Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang akan mengisi kursi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sejumlah nama memang masuk bursa Pj Gubernur Sulsel. Namun, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, lingkungan Pemda di Sulsel, hingga disodorkan sejumlah fraksi di DPRD Sulsel, birokrat kelahiran Bone, Sulsel itu keluar sebagai kandidat terkuat.
Nama-nama kandidat itu kemudian bakal diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setelah DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama calon Pj Gubernur Sulsel. Rapat paripurna itu diagendakan berlangsung pada hari ini, Rabu (3/8).
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Jamin Stok Blangko E-KTP Aman
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian sudah menyurati Ketua DPRD di 10 daerah yang masa jabatan gubernur dan wakil gubernurnya akan berakhir pada September 2023 mendatang. Mereka diminta untuk mengirimkan 3 nama yang diusulkan mengisi posisi Pj Gubernur, termasuk Pj Gubernur Sulsel.
Pria kelahiran 16 Januari 1973 itu merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1992. Kemudian, Bahtiar mulai menggeluti dunia kepemerintahan saat ia menempuh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995.
Baca juga: DPRD Kota Bandung Godok Nama Pj Wali Kota
Bahtiar merupakan sosok yang tak merasa cukup dengan ilmunya, khususnya kepemerintahan. Sehingga, Bahtiar terus melanjutkan pendidikannya hingga ia berhasil meraih gelar doktor dalam Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.
Lama berkiprah sebagai birokrat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, sebelum berubah menjadi Dirjen Polpum. Bahtiar sempat menjadi Direktur Organisasi Massa.
Bahtiar juga menjadi birokrat yang terlibat intensif perumusan berbagai Rancangan Undang-Undang Politik dan Kepemiluan, RUU Pemilu, Pilkada dan aturan terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru. Setelah lama di balik layar, kiprah Putra asli Sulsel mulai mencuat di level nasional sejak menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tahun 2018.
Dari Kapuspen karier Bahtiar terus menanjak dan dipercaya Mendagri Tito Karnavian menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Ia juga tercatat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia dan sempat menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau. (Z-7)
Jumlah karyawan di PT Vale pada 2023 berjumlah 3.023 orang, terdiri dari 2.714 laki-laki dan 309 perempuan. Seluruh karyawan bekerja penuh waktu, tanpa pekerja borongan.
Menurut Jamaluddin, peran AC dan SF hanyalah sebagai joki. Perjudian yang mereka lakukan pun selain dilakukan secara online atau daring, juga dilakukan secara luring.
Film Puang Bos yang disutradarai oleh Adink Liwutang dan Rusmin Nuryadin mengangkat kearifan budaya lokal
MDA berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dengan penggunaan listrik hijau.
Dalam Pilgub Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024, dukungan partai politik cenderung mengarah kepada pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.
PIN Polio 2024 akan dilaksanakan dalam dua putaran, dengan target mencakup 1,2 juta anak. Putaran kedua direncanakan akan berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2024.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan
Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatannya.
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved