Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menunggu sejumlah nama calon penjabat (pj) kepala daerah yang akan menggantikan 170 kepala daerah definitif yang akan habis masa tugasnya pada September 2023.
"Baru kita samapaikan surat pemberitahuan kepada DPR kabupaten, kota, provinsi, yang akan berakhir itu untuk usulkan nama, jadi kami lagi tunggu nama," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Wetipo di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023.
Wempi menjelaskan setiap DPRD yang kepala daerahnya akan habis masa tugasnya, menyerahkan dua nama ke Kemendagri. Setelah itu, pihaknya akan mengkaji nama tersebut sebelum diteruskan ke Presiden.
Baca juga : Kemendagri Berhentikan 7 Pj Kepala Daerah, Ini Sebabnya
Selain itu, Wempi menjelaskan minimal pegawai negeri yang bisa duduk di kursi pj gubernur berpangkat pejabat tinggi madya. Kemudian untuk pj bupati dan walikota kota berpangkat pejabat tinggi pratama.
Wempi menyebut tidak menutup kemungkinan pejabat dari pemerintah pusat ikut mendaftarkan sebagai pj kepala daerah. Termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
"Itu yang kami tungggu usulan dari DPRD masing-masinh gitu. Itu yang kami tunggu," bebernya. (MGN/Z-4)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Kuasa hukum pemohon Dr Saiful Anam mengatakan, jabatan notaris yang dibatasi Undang-undang hanya berumur 65 tahun dianggap memberatkan bagi para pemohon.
Presiden Emmanuel Macron berusaha memberikan semangat baru pada masa jabatannya yang terakhir dengan janji membangun Prancis yang "lebih kuat dan lebih adil".
PRESIDEN Joko Widodo mengeluarkan Kepres 112/P Tahun 2023 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK. Kepres tersebut dikeluarkan 24 November 2023.
PIMPINAN KPK jilid V sudah menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpanjangan masa jabatan. Perpanjangan masa jabatan tersebut selama satu tahun sesuai putusan MK
Heru pun mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah yang belum bisa ia selesaikan selama satu tahun menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 lalu.
Opsi perpanjangan sebelumnya tersirat dari pernyataan Presiden Joko Widodo belum lama ini yang mengatakan bahwa masa pensiun Panglima TNI dan KSAD masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved