Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana menyesali atas insiden kericuhan saat diskusi yang mengatasnamakan generasi muda Partai Golkar di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7). Ilham mengaku heran ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG).
Menurut Ilham, GMPG tidak dikenal dalam Partai Golkar. Ilham mengaku baru pertama kali mendengar ada GMPG. "GMPG ini tidak dikenal dalam Partai Golkar. Saya baru pertama kali mendengar ada GMPG. Harusnya tidak boleh menggunakan nama Partai Golkar," tutur Ilham dalam keterangan resminya, Rabu (26/7).
Ilham menambahkan, insiden yang diduga melibatkan para generasi muda partai berlambang pohon beringin ini sempat menjadi perbincangan kurang baik untuk nama partai secara keseluruhan. Menurutnya, kericuhan seharusnya tidak terjadi jika para pihak menggunakan kepala dingin dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.
Baca juga: Bamsoet: Dukungan Kepada Airlangga tergantung Situasi Partai
"Saya sebagai Ketua Bidang Pemuda & Olahraga DPP Partai Golkar menyesali atas kericuhan yang terjadi dan meminta maaf khususnya rekan-rekan media yang menjadi korban atas insiden kericuhan di Restoran Pulau Dua, hari ini," tutur Ilham.
Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
Ketua Umum AMPG ex-officio Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga ini menegaskan, izin itu diperlukan, sebab diskusi tersebut menggunakan dan mengatasnamakan Partai Golkar.
Baca juga: Isu Munaslub Golkar Dinilai tak Untungkan Ganjar, Prabowo, ataupun Anies
"Kalau tidak meminta izin, seharusnya tidak boleh membawa atribut, logo, atau simbol-simbol mengatasnamakan Partai Golkar. Karena kalau membawa atribut dan simbol, berarti ingin mewakili Partai Golkar, bagaimanapun Partai kami memiliki aturan-aturan yang baku dan mengikat bagi seluruh kadernya" tegas Ilham.
Ilham meminta seluruh kader muda Golkar untuk menjunjung tinggi soliditas internal. Ia mengingatkan, semakin mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024, ujian dan cobaan untuk Partai Golkar akan semakin kuat.
"Untuk itulah, dibutuhkan kebijaksanaan, kedewasaan dalam berorganisasi seluruh kader Golkar. Baik generasi muda maupun kader senior yang seharusnya patut dijadikan teladan," ujar Ilham.
Diketahui, diskusi yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar digelar di Restoran Pulau Dua, Senayan, pada Rabu (26/7). Diskusi ini dihadiri sejumlah narasumber antara lain, politikus Sirajuddin Wahab, anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam, Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Krey, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago, dan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. (RO/S-3)
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Partai Golkar tampak menutup kemungkinan untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta.
KAPOLDA Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dikabarkan bakal maju di Pilgub Jateng 2024. Luthfi masih terganjal aturan lantaran masih jadi polisi aktif. Partai Golkar belum mengusung Luthfi
PARTAI Golkar mengeluarkan surat keputusan kepada 10 pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol).
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved