WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tidak setuju dengan usui pembubaran Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Sebab, ada nasib ribuan santri yang menuntut ilmu di ponpes tersebut. 

"Pertimbangan bahwa di situ ada banyak santri, cukup besar jumlahnya," ujar Wapres ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).

Wapres lebih setuju agar dilakukan upaya pembinaan terhadap ribuan santri Ponpes Al-Zaytun. Sehingga pemahaman santri sesuai dengan akidah Islam dan komitmen kebangsaan.

Baca juga: Tak Ingin Dibubarkan, Wapres Minta Ponpes Al-Zaitun Dibina

"Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar," jelasnya.

Namun, keputusan akhir dari kasus Ponpes Al-Zaytun ini akan disampaikan oleh Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Disamping itu, dugaan kasus hukum terhadap Ponpes Al-Zaytun telah berstatus penyidikan di Bareskrim Polri. 

Baca juga: Mahfud Beberkan 256 Rekening dengan 6 Nama Milik Panji Gumilang

"Saya sudah mempercayakan kepaa Menko Polhukam dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa," jelas Ma'ruf.

Dugaan Afiliasi NII

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu terindikasi terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII). Hasil temuan itu menjadi salah satu bahan yang dilaporkan kepada Mahfud MD.

 "Ada (indikasi NII)," ucap Ridwan Kamil.

 Gubernur yang akrab disapa Emil ini menuturkan hasil temuan data dan fakta dari tim investigasi telah disampaikan ke Mahfud MD. Tim investigasi menyimpulkan dengan merekomendasikan agar ponpes tersebut dibubarkan atau dibekukan secepatnya. 

"Pesantrennya direkomendasi untuk dibekukan atau dibubarkan tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya," beber Emil. (Z-10)