Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jumlah pemilih sekaligus lokasi tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Kendati demikian, KPU membuka ruang masyarakat yang pindah lokasi atau tidak sesuai dengan alamat pada KTP-el untuk menggunakan hak suaranya.
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menerangkan, pemilih pindah lokasi dimungkinkan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pindah lokasi pemilihan ke kantor KPU, panitia pemilihan kecamatan (PPK), maupun panitia pemungutan suara (PPS), baik di daerah asal ataupun daerah tujuan pindah.
Mekanisme itu dilakukan secara manual selambat-lambatnya H-7 sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Menurut Betty, langkah yang diterapkan KPU terkait pemilih pindah lokasi pada Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya yang dimungkinkan dengan mengandalkan formulir A5 saja.
Baca juga: KPU Pastikan 4 Juta DPT Belum Kantongi E-KTP Bisa Ikut Mencoblos
"Misalnya saya orang Jogja, pengen menggunakan hak pilih di Jakarta, saya boleh mengurusnya dari Jogja atau saya ke tempat tujuan di Jakarta. Bawa bukti dukungnya, misalnya surat tugas," aku Betty saat dikonfirmasi, Selasa (4/6).
Nantinya, petugas pemilu menentukan TPS yang akan menjadi tempat pemilih pindah lokasi mencoblos melalui Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Kerja manual dengan mendatangi langsung petugas pemilu diperlukan untuk menghindari pemalsuan keterangan dari pemilih pindah lokasi.
Baca juga: Ini Cara KPU Jaga Hak Pilih Masyarakat pada 2024
Sebelumnya, KPU mengumumkan bahwa jumlah pemilih pada DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222. Angka itu terdiri dari 102.218.503 pemilih perempuan dan 102.588.719 pemilih laki-laki yang tersebar di 823.220 TPS. (Tri/Z-7)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan CitraRaya, Tangerang, tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis metode controlled landfill.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved