BKSAP Dorong Pemerintah Bangun Roadmap Perlindungan Pekerja Migran

TINDAK tindak pidana penjualan orang (TPPO) banyak menimpa masyarakat Indonesia di luar Negeri. Rata-rata mereka tertarik dengan iming-iming gaji besar, sementara persyaratannya cukup mudah.

Baca juga: 649 Pelaku TPPO Berhasil Diringkus, 1.840 Korban Terselamatkan

Terbaru, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bali berinisial NKM menjadi korban TPPO di Colombo, Srilanka, karena tergiur pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji besar.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana sangat prihatin pekerja migran indonesia asal Bali yang dipekerjakan secara tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Ia meminta Dubes Indonesia untuk Srilanka, Dewi Gustina Tobing untuk memfasilitasi memulangkan NKM ke Indonesia.

Baca juga: DPR Minta Kemenlu Upayakan Pemulangan PMI yang Disiksa di Libia

"Kemarin, saya sudah berkomunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Dewi Tobing selaku dubes Indonesia untuk Srilanka agar bergerak cepat, sigap tanggap membantu NKM. Saya bersyukur baru dapat kabar hari ini, bahwa NKM akan dipulangkan pada esok Kamisdari Srilanka. Langkah cepat KBRI Srilanka memanggil perusahaan bersangkutan dan memulangkan NKW ini patut diapresiasi," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Rabu (28/6)

Politisi asal Bali ini berharap agar pemerintah membangun konsep blueprint dan menjalankan roadmap untuk melindungi pekerja migran yang meliputi perlindungan hukum, ekonomi dan sosial

"Selama saya di BKSAP, saya sering sekali berkeliling negara dan mendapatkan laporan bahwa PMI kita banyak mendapat perlakuan tidak layak saat bekerja di luar negeri. Sehingga akhirnya di ekspoloitasi untuk hal yang tidak benar. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah harus bersikap tegas dan mendata kembali agensi (P3MI) yang bermasalah. Cabut izinnya dan berikan hukum yang setimpal," tandasnya.

Di sisi lain, Putu mendapatkan masukan dari berbagai perwakilan Indonesia di berbagai negara, menyangkut anggaran pemulangan PMI tidak mencukupi. Sehingga diperlukan penganggaran yang komprehensif untuk shelter, denda dan pemulangan kembali WNI ke Indonesia.

Putu juga berharap agar aparat penegak hukum untuk terus bekerja keras menggagalkan TPPO keluar negeri. Begitu juga pihak Imigrasi dan BP2MI yang harus terus mengawal dengan ketat para pekerja Imigran yang akan berangkat keluar negeri.

Menurutnya, BKSAP sangat penting untuk mengawal para PMI ini. Karena fungsinya adalah untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.

"Jadi tugas kami bukan hanya membina hubungan bilateral saja, tetapi juga harus menjaga harkat dan martabat bangsa dengan mengawal pemberian perlindungan kepada warga negara di luar negeri tak terkecuali para pekerja imigran. Karena Pekerja Imigran Indonesia kita ini adalah pahlawan devisa negara," pungkas Putu. (H-3)