Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memaksimalkan upaya pencegahan untuk mencegah tindakan koruptif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Setidaknya, ada tiga elemen yang wajib disesuaikan.
"Agar pemilu terlaksana secara demokratis untuk menghasilkan para pemimpin terbaik yang bisa mensejahterakan dan memajukan kehidupan masyarakat," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6).
Ketiga elemen itu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak penyelenggara, partai politik sebagai peserta, serta masyarakat sebagai pemilih.
Baca juga: Laporan Dugaan Etik Firli Bahuri, Dewas: Kasih Kami Waktu Lagi
Tiga elemen itu ditangani dengan cara berbeda. KPU dan Bawaslu dididik berintegritas dengan program penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas). Pejabat yang ikut bisa berdiskusi untuk memahami tindakan kotor yang dilarang.
"Kegiatan ini merupakan forum edukasi, komunikasi, diskusi serta konsultasi untuk berbagi informasi serta pengetahuan terkini dalam rangka meningkatkan serta menguatkan komitmen antikorupsi serta integritas bagi penyelenggara negara dalam konteks pendidikan dan pencegahan korupsi," ucap Ali.
Baca juga: KPU Janji Buka Data Bacaleg Cek Kuota Keterwakilan Perempuan
Untuk partai politik, KPK membekalinya dengan program politik cerdas berintegritas (PCB). Semua kader bakal dididik agar berintegritas tinggi secara daring dan luring.
Terakhir, masyarakat dididik agar berintegritas tinggi dengan menggerakkan bus antikorupsi. Kendaraan itu keliling untuk mengingatkan bahaya politik uang saat pemilu.
"Tema yang diangkat pada kegiatan kali ini adalah 'hajar serangan Fajar', sebagai kampanye anti-politik yang menjelang tahun politik 2024," tutur Ali. (Z-3)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved