Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menilai sah-sah saja apabila Partai Demokrat mau melakukan evaluasi dukungan terhadap bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
Hal itu merespons pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, yang berbicara soal evaluasi bila deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan tak kunjung dilakukan.
"Ya saya kira semua partai kan punya hak evaluasi, itu hak-haknya beliau sampaikan itu. Jadi saya enggak bisa campur tangan. Enggak bisa mengoreksi partai lain. Harus menghargai," kata Ketua Fraksi Nasdem DPR Roberth Rouw di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (6/6).
Baca juga : Demokrat : Cawapres Anies Sebaiknya Segera Diumumkan
Roberth mengatakan akan lebih elegan bila pernyataan soal evaluasi itu disampaikan pucuk pimpinan partai. Sebab, pernyataan itu seolah mencakup keseluruhan sikap partai.
Baca juga : Bacawapres Anies Tak Harus Mempertimbangkan Hasil Survei
"Tapi menurut saya yang lebih elegan, itu urusan pimpinan lah. Karena bicara partai itu ada ketua umum, ya kan? Apalagi kebijakan yang sangat fatal itu hak prerogatif ketua umum, bukan di kita-kita," ujar Roberth.
Andi yang juga menyarankan cawapres Anies diumumkan Juni 2023, Roberth menekankan bahwa hal itu sejatinya kewenangan dibicarakan di tingkat pimpinan partai politik (parpol) koalisi. Terlebih sudah ada tim kecil yang mengurus soal cawapres Anies.
"Kita enggak usah terlalu mendesak pimpinan, mereka yang tahu seperti apa. Strategi itu ada di tangan pimpinan, ya kan? Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh," ucap Roberth.
Sebelumnya, Andi Arief mengusulkan agar pengumuman cawapres Anies dilakukan Juni 2023. Menurut dia, hal ini penting dilakukan lantaran elektabilitas Anies yang mengalami penurunan pada hasil jajak pendapat.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," ucap Andi saat dihubungi. (Z-8)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved