Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami dan mampu membedakan antara tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan perannya sebagai politisi.
Pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dalam pemilu 2024 merupakan pernyataan yang lebih berat kepada sikap sebagai politis padahal posisinya sebagai kepala negara harus berdiri di atas semuanya.
“Kalau dari kami jelas soal cawe-cawe presiden menunjukan dia bukan negarawan tapi lebih kental sebagai politisinya. Seharusnya dia seperti Megawati dan SBY yang memang politisi tapi pada saat memimpin menunjukan sikap dan tanggung jawab sebagai kepala negara dan negarawan bukan soal politik praktis,” ungkapnya, Jumat (2/6)
Baca juga : Bertemu di Pacitan, Anies Sempat Bahas Cawapres Bareng SBY dan AHY
Kepastian dan jaminan berlangsungnya pemilu yang jurdil dan aman sudah menjadi tanggung jawab presiden yang diamanatkan konstitusi. Sehingga aneh jika tanggung jawab itu disebut sebagai cawe-cawe.
Baca juga : Cawapres Anies Dipastikan Bisa Mendongkrak Suara Pas Pilpres 2024
“Bagi saya istilah cawe-cawe maknanya negatif atau ikut campur. Berbeda dengan tanggung jawab. Pemilu yang damai, jujur, adil dan demokratis bisa terlaksana itu sudah jadi tanggung jawab presiden mewujudkannya,” cetusnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo untuk ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 dinilai analis politik sekaligus CEO Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, menurunkan wibawanya dari seorang negarawan menjadi makelar. (Z-8)
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved