Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI II DPR RI menggelar pertemuan dengan Plh. Wali kota Bandung dan Jajaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) serta Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Bandung, Jawa Barat.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan Komisi II ingin mengecek kesiapan terkait pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 di Kota Bandung.
“Pada 14 Februari 2024 ini banyak sekali dinamikanya, tetapi kita bisa pastikan bahwa Pemilu 2024 itu pasti berjalan. Oleh karena itu, tentu kita harus melihat dari kesiapan dan persiapan kita, apa saja yang harus kita siapkan khususnya di Kota Bandung ini,” ungkap Saan usai memimpin pertemuan di Balai Kota Bandung, Rabu (24/5).
Baca juga: KPK Miris PKPU Baru Bisa Tabrak Aturan Pencabutan Hak Politik Eks Napi Korupsi dari MK
Legislator Dapil Jawa Barat VII ini juga mengatakan bahwa Pemilu kali ini menjadi sejarah pertama yang dalam satu tahun diselenggarakan serempak yakni Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Harus Siapkan Semaksimal Mungkin
"Tentu ini pemilu yang sangat rumit bagi penyelenggara dan tentu bagi pemerintah, apalagi ada Pilkada dan itu pun pasti pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu juga harus menyiapkan diri semaksimal mungkin," ungkapnya.
Baca juga: Pemilu 2024, KPU Makassar Temukan 23 Caleg Ganda dari Sejumlah Parpol
Lebih lanjut, Saan menilai bahwa dari hasil pertemuan tersebut pihak KPU, Bawaslu dan Pemerintah Kota Bandung telah berkolaborasi dengan baik dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyelenggaran pemilu untuk kesiapan tahapan Pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang.
“Baik Pemkot Bandung, KPU Kota Bandung maupun Bawaslu Kota Bandung, mereka sudah berkolaborasi bersinergi untuk menyiapkan semua terkait dengan Pemilu dan juga sudah siap untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang,” jelasnya. (RO/S-4)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraeni mengatakan keserentakkan itu membuat tahapan Pilkada 2024 menjadi tidak ideal.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Aminurokhman menilai usulan untuk mendesain ulang pemilu serentak perlu ditindaklanjuti karena berdampak pada kelebihan beban kerja petugas Pemilu.
Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan perlu ada evaluasi desain pemilu serentak.
JK berpesan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, menjaga suara di TPS serta berharap Pemilu berjalan bersih, jujur, dan adil.
Zoelva mengatakan bahwa pihaknya tidak begitu mempercayai skor elektabilitas yang dikeluarkan berbagai lembaga surve
JAKSA Agung ST Burhanuddin mengemukakan Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved