Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, telah memutasi staf Direktor Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) ke luar daerah. Pasalnya staf tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020.
"Saya butuh aman kan, itu bagi saya (memutasi) mengamankan saya gitu kan, saya gatau setelah mungkin itu dia insaf apa, tapi yang jelas bagi saya, saya butuh aman," ujar Risma dalam konferensi pers, Rabu, (24/5).
Namun, Risma tidak menjelaskan secara pasti jumlah pegawai yang dipindahkan ke luar Jakarta. Ia juga tak membeberkan daerah yang menjadi lokasi pemindahan pegawainya itu.
Baca juga: Mensos Sebut Pemeriksaan KPK Terkait Dugaan Korupsi Bansos Beras 2020
Selain itu, Risma menjelaskan alasanya tidak memberikan sanksi berupa pembebasan tugas kepada pegawai yang diduga melakukan rasuah. Sebab, belum ada putusan hukuman yang inkrah atau tetap.
"Saya kalau melakuakan itu (pembebasan tugas), karena saya bisa digugat ya kan Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu tidak betul (dugaan korupsinya). Makanya itu ya sudah yang penting tidak megang yang (jabatan) stragis," jelasnya.
Lebih lanjut, Risma menjelaskan sanksi tegas itu diberikan ketika ia curiga dengan internalnya. Pasalnya, staf Ditjen Linjamsos itu tidak berwenang ikut campur dalam program penyaluran bansos beras untuk KPM PKH 2020.
Baca juga: Mensos Risma Bersyukur Kantornya Digeledah KPK
"Aku ingat (Direktorat Jenderal Pemerdayaan Sosial) Dayasos. Tapi kok kenapa ada orang Linjamsos kena? Saya bingung saya bingung administrasinya. Karena itu sebetulnya sudah nggak boleh," tuturnya.
Sebelumnya, Gedung Kemensos digeledah KPK pada Selasa, 23 Mei 2023. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi Media Massa Don Rozano Sigit menjelaskan penggeledahan KPK itu terkait pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH 2020.
KPK Geledah Kantor Kemensos
Sementara itu, Risma membenarkan penyidik KPK telah menemuinya serta menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melakukan penggeledahan pada Ditjen Dayasos. Direktorat itu diduga terkait dengan kasus tersebut.
"Kami menyambut dengan baik dan kami korporatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari KPK," ujar Don ditemui di Jakarta, Selasa malam, 23 Mei 2023.
Penggeledahan ruang Sekretaris Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dilakukan mulai pukul 10.00-18.00 WIB. Kedatangan penyidik KPK di lobi Kemensos bertepatan dengan waktu rapat dan briefing harian Mensos bersama jajarannya.
Kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos RI telah dilakukan penyidikan oleh KPK. Hasilnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.
(Bob)
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyediakan dua lumbung sosial khusus untuk melayani pengidap kusta di Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara yang merupakan pulau terluar.
Risma membawa bantuan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial sekaligus datang langsung ke Pulau Kei Besar.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini terus mendorong kaum disablitas untuk bisa produktif meski dalam kondisi yang terbatas. Ia meyakinkan bahwa para penyandang disabilitas bisa sukses dan maju.
Kekacauan penyaluran bansos perburuk citra Mensos Risma
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved