Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TREN kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus alami peningkatan. anggota Komisi III DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta agar Polri menjaga tren positif tersebut.
Citra Polri terus menunjukkan perbaikan setelah sempat terpuruk di angka 42% pada Oktober 2022 lalu.
Dalam survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan jika kepercayaan publik kepada Polri kini berada di angka 61,6 %.
Baca juga: Jaksa Ajukan Banding Vonis 17 Tahun Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara
"Polri memang terus melakukan upaya memperbaiki kinerja yang berimbas pada peningkatan kepercayaan publik. Hal ini tentu kita apresiasi dan berharap bahwa tren ini terus dijaga sehingga visi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mewujudkan Polisi Presisi benar-benar terealisasi di lapangan,” kata Cucun, Senin (22/5).
Polri Sempat Diterpa Kasus Hukum
Institusi Polri sempat diterpa berbagai kasus hukum seperti kasus pembunuhan Bharada E, Kanjuruhan, dan kasus keterlibatan perwira tinggi Polri sebagai bandar narkoba yang menjadi salah satu pemicu turunnya kepercayaan publik.
Politikus PKB tersebut mengatakan publik melihat upaya kesungguhan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya dalam memperbaiki kinerja setelah rentetan kasus yang mendorong institusi Polri ke titik nadir.
Baca juga: Selidiki Kasus Pencurian 15 Juta Data Nasabah BSI, Polri: Kami Tunggu Aduan
“Tapi publik juga bisa melihat kesungguhan Kapolri dan jajarannya untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut ke ranah hukum sehingga para pelaku mendapatkan hukuman setimpal,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB DPR RI ini menggarisbawahi aspek humanis yang menjadi salah satu faktor peningkatan kepercayaan publik kepada institusi Polri.
Baca juga: Polisi masih Mendalami soal Penembakan Bahar Smith
Menurut Cucun, aspek inilah yang harus terus dijaga sehingga publik benar-benar merasa jika Polri memang mengayomi dan melindungi masyarakat.
“Kehadiran Polri yang mengedepankan aspek humanis dalam pengamanan selama lebaran sehingga arus mudik dan balik tahun 2023 menjadi aman serta berkesan ditangkap Litbang Kompas sebagai faktor kunci meningkatnya kepercayaan publik. Aspek humanis inilah yang harus muncul dalam bentuk layanan-layanan lainnya,” tuturnya. (RO/S-4)
JCLEC, yang merupakan lembaga pelatihan internasional terkenal yang dipimpin bersama oleh AFP dan Polri, telah menjadi bagian integral dalam menjaga kedua negara.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Turnamen bola basket Kapolri Cup 2024 terselenggara dengan sukses. PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku sponsor mengapresiasi Polri yang telah menginisiasi ajang kompetisi tersebut.
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dituntut konsisten dalam mengungkap soal sosok berinisial T. Sosok itu disebut-sebut seagai pengendali judi online di Tanah Air yang kebal terhadap hukum.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan keprihatinannya atas persepsi masyarakat terhadap KPK dalam lima tahun terakhir.
Kepercayaan publik merupakan satu-satunya tameng KPK agar tetap bergerak memberantas korupsi di Indonesia.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascarevisi undang-undang.
Keputusan pemberian remisi Idul Fitri kepada ratusan narapidana kasus korupsi menuai kritik dari sejumlah pegiat antikorupsi.
Sirekap mengalami berbagai macam persoalan dan menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
Menurut Sekjen DPR RI, ketika ada perilaku yang tidak baik dari anggota DPRD itu, masyarakat langsung menganggapnya bahwa itu dilakukan oleh DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved