Cegah Warga Apatis, Parpol Diminta Berbenah

PARTAI politik diminta berbenah untuk mencegah masyarakat apatis. Apalagi, saat ini masyarakat lebih percaya menyampaikan unek-uneknya ke media sosial.

“Jadi kita lihat perubahan-perubahan yang begitu besar, efek dari ditemukannya media sosial,” ujar pengamat politik Ray Rangkuti dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis, 18 Mei 2023.

Dia mencontohkan video kritik yang disampaikan warga Lampung soal jalan rusak. Video tersebut berhasil menyita perhatian pemerintah dan membuat Presiden Joko Widodo turun langsung menyidak lokasi.

Baca juga: Presiden Jokowi Dapat Laporan 7.400 Jalan Rusak dari Medsos. Semuanya Diperbaiki?

Menurut Ray, hal tersebut merupakan peringatan keras bagi partai politik. Jangan sampai fungsi legislasi yang dimiliki partai tak lagi dilirik masyarakat karena mereka memilih media sosial yang lebih efektif.

"Apakah model politik legislasi yang disebut dengan partai relevan di masa mendatang dengan dunia medsos yang lebih terbuka,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Pengamat: Daerah Semakin tidak Serius Urus Infrastruktur

Kepercayaan Publik pada Partai Masih Rendah

Anggota Komisi XI DPR Eriko Sotarduga mengakui kepercayaan publik kepada partai masih rendah. Namun dia optimistis dapat meningkatkan hal itu, terutama dari perspektif anak muda.

Menurut dia, ada tiga hal yang dilihat milenial terkait partai. Rinciannya ialah perilaku koruptif, energi berkelanjutan, dan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Eriko menyebut partai mesti mengupayakan ketiga hal itu dapat menjadi perhatian khusus dari partai.

Anggota Komisi I DPR Rizki Sadiq sepakat dengan hal itu. Di sisi lain, dia menilai perlunya keseimbangan di media sosial. Sebab, banyak kepercayaan publik yang hilang karena tidak seimbangnya publikasi kerja-kerja anggota DPR dalam mengawal kepentingan warga.

“Banyak lho kerja-kerja politik di DPR itu yang pro terhadap kepentingan masyarakat dan itu sebuah kerja-kerja yang jangka panjang,” ujar Sadiq.

Dia mencontohkan bagaimana anggota DPR memperjuangkan UU untuk buruh migran. Selain itu ada juga UU psikologi hingga UU BPJS.

“Tapi kan tidak ada yang memuat secara terus menerus hal seperti itu. Tapi kalau ada yang jelek, itu di blow upnya luar biasa sekali. Padahal kita sadar, kita hidup dari mulai lahir sampai dengan meninggal ini makhluk politik,” ujar Sadiq.

Lebih dari itu, dia berharap perjuangan anggota DPR perlu diresonansikan secara seimbang. Sehingga, partisipasi publik terhadap politik dapat terus meningkat. (MGN/Z-7)