Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons isu pergantian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Hal itu menyusul penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi.
"Itu hak prerogatif Presiden (Joko Widodo)," kata Surya Paloh di Gedung DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Rabu, (17/5).
Surya Paloh menyebut menanti sikap Jokowi adalah sikap yang bijak. Apalagi, posisi Johnny kosong karena terjerat kasus.
Baca juga : Ini Pernyataan Lengkap Ketua Umum Partai NasDem soal Kasus Johnny Plate
"Tidak ada yang lebih bodoh dari NasDem tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta Presiden," papar dia.
Baca juga : Anies Baswedan Sambangi NasDem Tower, Ada Apa?
Surya Paloh mengatakan NasDem tidak pernah goyah berpegang pada prinsip. Keteguhan itu dinilai menjadi sumbangsih NasDem di tengah kekurangan yang ada.
"Sekali lagi, itu hak prerogatif Presiden," tutur dia.
Sebelumnya, Johnny resmi jadi tersangka kasus korupsi. Kasus itu terkait penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BKTI Kominfo. (Z-8)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Hari ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate akan menjalani sidang vonis terkait dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate disebut tidak bisa diproses hukum dalam dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.
Dalam pledoinya, Johnny meminta asetnya dikembalikan karena JPU tidak mampu membuktikan aliran uang dari dugaan korupsi tower BTS 4G di kemenkominfo.
Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya, Johnny G Plate menegaskan tidak menerima Rp17 miliar.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved