Anggota Komii III DPR Arsul Sani: Tidak Ada Pilihan Polri Harus Lebih Baik

WAKIL Ketua MPR RI  yang juga Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meyakini, jumlah anggota Polri yang tidak baik jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan polisi yang baik.

"Meski demikian, jumlah yang sedikit ini seringkali memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Polri keseluruhan," kata Asrul.

Dijelaskan Anggota Komisi III DPR RI itu, tugas besar Polri itu ada dua, yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban, yang kedua penegakan hukum.

Baca juga: Polantas yang Menyimpang Akan Disanksi Tegas

"Yang penegakan hukum itu jumlahnya sedikit dibanding yang lain, tapi yang tidak baik itu ada di sini dan mempengaruhi persepsi masyarakat," kata Arsul Sani dalam Dialog Publik "Hoegeng: Keteladanan Melintasi Zaman" yang diselenggarakan Divisi Humas Mabes Polri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (16/5) pagi.

Panitia Hoegeng Award Siap Seleksi Polisi Baik

Dalam acara yang dibuka Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho itu, Arsul Sani mengemukakan dari kunjungannya ke sejumlah daerah, dan dari usulan masyarakat terhadap Hoegeng Award, ternyata anggota Polri yang baik itu jauh lebih banyak.

"Dari sekitar 450 ribu anggota Polri, hanya Serse atau Bareskrim yang bertugas melakukan penegakan hukum itu jumlahnya sedikit," ungkap Arsul.

Baca juga: Tabrak Sekeluarga di Cijantung, Anak Polisi Terancam 5 Tahun Penjara

Meski demikian, Arsul Sani mengingatkan tidak ada pilihan Polri agar bertransformasi menjadi lebih baik. Ia khawatir kalau tidak lebih baik, peran dan fungsinya bisa diambil instansi lain.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti mengakui jika laporan mengenai anggota Polri didominasi oleh kasus penegakan hukum. "Jumlahnya sekitar 90%," ungkap Poengky.

Baca juga: Legislator Menilai Langkah Polri Pecat AKBP Achiruddin Sudah Tepat

Namun demikian anggota Kompolnas itu tidak setuju jika tupoksi Polri diambil instansi lain. Sebab, reformasi struktural Polri sudah selesai dengan menempatkan Polri di bawah Presiden.

Jangan Berpikir Ubah Tupoksi Polri

"Jadi jangan mengkhinati reformasi dengan berpikir mengubah tupoksi Polri," tegas Poengky.

Menurut Poengky, dibandingkan dengan instansi lain reformasi Polri lebih terukur, lebih terbuka, dan lebih menerima pandangan masyarakat.

Namun ia setuju agar anggota Polri lebih meningkatkan integritas, lebih humanis, dan lebih peduli pada HAM.

Baca juga: Beri Tindakan Tegas pada AKBP AH, Polri Diapresiasi Legislator

Sedangkan pengamat politik Hermawan Sulistyo mengingatkan Polri pentingnya mengantisipasi perubahan setiap zaman.

"Mungkin sekarang ada anggota Polri yang jujur tapi harus ada sistem yang membuat anggota Polri tetap jujur sampai kapanpun," tukasnya.

Suara Publik

Ketua Panitia Hoegeng Award, Alfito Deanova Ginting, menyampaikan pada tahun pertama ada 50 ribu usulan nama anggota Polri yang baik, yang berhak menerima Hoegeng Award.

Tahun ini ada 10 ribu usulan tapi kualitasnya lebih baik. Setelah diverifikasi saat ini tinggal 15 nama yang tersaring untuk 5 kategori.

Dari 15 nama itu ada anggota Polri yang concern pada perdagangan orang, ada yang membolehkan orang Timor Leste masuk Indonesia tanpa ribet karena alasan sakit, juga ada anggota Polri yang banyak memberikan pendidikan pada anak meskipun dia bukan di Binmas. (RO/S-4)