Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) satu suara dalam mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres, namun tidak dengan usulan cawapres.
Soal figur bakal calon wakil presiden (cawapres), Partai Golkar menawarkan ketua umumnya Airlangga Hartarto. Namun, urusan tersebut kembali diserahkan Prabowo.
"Tidak memperebutkan (posisi cawapres), kami membicarakan dan saling menawarkan dan user-nya adalah Pak Prabowo, siapa yang mau menerima siapa," kata Kepala Bappilu Presiden Perwakilan DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, di Pulau Dua Restaurant, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2023.
Baca juga : PKB Ngarep Airlangga Menangkan Duet Prabowo-Cak Imin. Ini Jawaban Golkar
Nusron juga mengungkapkan alasan Gerindra tidak diajak dalam penjajakan Koalisi Besar. Hal itu disebabkan Gerindra sejatinya sudah punya ketetapan figur yakni Prabowo.
"Gerindra posisinya sudah settle dengan Prabowo," ucap Nusron.
Baca juga : Surya Paloh: Rakyat Pilih Figur Capres, Bukan Parpol di Koalisi Besar
Jika sikap Golkar sudah demikian mantap mengusung Prabowo sebagai capres, bagaimana dengan PKB?
Ketua DPP PKB Faisol Riza menegaskan bahwa PKB sudah memantapkan diri mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres, sedangkan Cak Imin sebagai cawapres.
Dukungan kepada Prabowo, kata dia, diberikan setelah PKB intens melakukan komunikasi dengan Partai Golkar dalam rangka membentuk Koalisi Besar. Rencananya, koalisi ini menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"PKB dan Gerindra memutuskan mengusung Prabowo sebagai capres. Ini dalam proses supaya tuntas pembicaraan di awal, memang sangat penting dan krusial," katanya menegaskan.
Seandainya Cak Imin tak menjadi calon wakil preside yang mendampingi Prabowo, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya akan mengambil opsi yang lebih rasional, dengan mendengarkan aspirasi yang berkembang.
"Karena koalisi itu bukan hanya sekedar mengusung capres maupun cawapres tapi yang juga punya potensi untuk memenangkan di pilpres," ujar Jazilul.
Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR
sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (MGN/Ant/Z-4)
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Partai Golkar tampak menutup kemungkinan untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta.
KAPOLDA Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dikabarkan bakal maju di Pilgub Jateng 2024. Luthfi masih terganjal aturan lantaran masih jadi polisi aktif. Partai Golkar belum mengusung Luthfi
PARTAI Golkar mengeluarkan surat keputusan kepada 10 pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol).
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved