Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITISI Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya menghormati pernyataan Presiden Joko Widodo terkait tidak diajaknya NasDem dalam pertemuan dengan enam pimpinan partai politik pendukung pemerintahan di Istana Negara.
NasDem, lanjutnya, sampai saat ini tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024.
"Nggak apa-apa, kita hormati kalau sudah tidak diajak," kata Willy yang ditemui setelah konferensi pers Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Jakarta, Jumat (5/5).
Baca juga : Surya Paloh Puji Aksi Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Lampung
Willy menyebut, Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan bayi yang dilahirkan oleh NasDem. Oleh karena itu, NasDem memiliki tanggung jawab untuk mengawal maju mundurnya pemerintahan Jokowi.
NasDem sendiri diketahui telah mengambil jalan yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, yakni mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sementara PDI Perjuangan sebagai partai politik Jokowi mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.
Baca juga : Pertemuan Luhut dan Surya Paloh Menandakan Hubungan NasDem dan Istana Baik-baik Saja
Kendati demikian, Willy menyebut hubungan pihaknya dengan Presiden Jokowi harus bersifat resiprokal dan saling menghormati. Oleh karena itu, NasDem juga tidak akan mengklarifikasi sikap dan pernyataan Presiden. Ia mengatakan, sikap NasDem akan mengikuti arahan Ketua Umum Surya Paloh.
"Pak Surya, kan, sejauh ini memberikan arahan, ya kita selesaikan sampai akhir pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dan itulah moral kita, tanggung jawab, obligation kita," pungkasnya.
Seperti diberitakan, pada Selasa (2/5), Jokowi bertemu dengan enam ketua umum dari parpol pendukung pemerintah. Namun, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak diundang demikian juga dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Publik pun kemudian berspekulasi mengenai arah pertemuan itu, sebatas silaturahim Lebaran atau ada agenda untuk mengarahkan dukungan pada calon presiden tertentu pada Pemilu 2024.
Terkait dengan hal itu, Jokowi mengakui tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem dalam pertemuan tersebut karena NasDem sudah membentuk atau memiliki koalisi sendiri. Ia mengungkapkan strategi politik tidak boleh diketahui koalisi lain. Itu, menurutnya, hal wajar dalam politik.
"Ya memang tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya, sudah memiliki koalisi sendiri. (Sebaliknya) gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik," kata Jokowi pada Kamis (4/5). (Z-4)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved