Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya menghormati pernyataan Presiden Joko Widodo terkait tidak diajaknya NasDem dalam pertemuan dengan enam pimpinan partai politik pendukung pemerintahan di Istana Negara.
NasDem, lanjutnya, sampai saat ini tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024.
"Nggak apa-apa, kita hormati kalau sudah tidak diajak," kata Willy yang ditemui setelah konferensi pers Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Jakarta, Jumat (5/5).
Baca juga : Surya Paloh Puji Aksi Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Lampung
Willy menyebut, Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan bayi yang dilahirkan oleh NasDem. Oleh karena itu, NasDem memiliki tanggung jawab untuk mengawal maju mundurnya pemerintahan Jokowi.
NasDem sendiri diketahui telah mengambil jalan yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, yakni mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sementara PDI Perjuangan sebagai partai politik Jokowi mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.
Baca juga : Pertemuan Luhut dan Surya Paloh Menandakan Hubungan NasDem dan Istana Baik-baik Saja
Kendati demikian, Willy menyebut hubungan pihaknya dengan Presiden Jokowi harus bersifat resiprokal dan saling menghormati. Oleh karena itu, NasDem juga tidak akan mengklarifikasi sikap dan pernyataan Presiden. Ia mengatakan, sikap NasDem akan mengikuti arahan Ketua Umum Surya Paloh.
"Pak Surya, kan, sejauh ini memberikan arahan, ya kita selesaikan sampai akhir pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dan itulah moral kita, tanggung jawab, obligation kita," pungkasnya.
Seperti diberitakan, pada Selasa (2/5), Jokowi bertemu dengan enam ketua umum dari parpol pendukung pemerintah. Namun, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak diundang demikian juga dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Publik pun kemudian berspekulasi mengenai arah pertemuan itu, sebatas silaturahim Lebaran atau ada agenda untuk mengarahkan dukungan pada calon presiden tertentu pada Pemilu 2024.
Terkait dengan hal itu, Jokowi mengakui tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem dalam pertemuan tersebut karena NasDem sudah membentuk atau memiliki koalisi sendiri. Ia mengungkapkan strategi politik tidak boleh diketahui koalisi lain. Itu, menurutnya, hal wajar dalam politik.
"Ya memang tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya, sudah memiliki koalisi sendiri. (Sebaliknya) gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik," kata Jokowi pada Kamis (4/5). (Z-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved