Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan penyesuaian data daftar pemilih sementara (DPS) bagi WNI di Sudan yang akan menjadi pemilih di Pemilu 2024.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari meminta panitia pemilihan luar negeri (PPLN) untuk melaporkan WNI pemilih yang kembali ke RI usai dievakuasi dari wilayah konflik di Sudan.
“Beberapa waktu ini kita mendapatkan informasi bahwa di Sudan sedang ada konflik bersenjata. Sementara kami juga punya PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri),di Khartoum, Sudan. Sehingga teman-teman PPLN sedang melaporkan dan sudah kita minta untuk melaporkan secara detail bagaimana situasi pemilih kita di sana,” ungkap Hasyim di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Minggu (30/4).
Baca juga : Mulai Besok, KPU Buka Pendaftaran Daftar Bakal Caleg Selama 14 Hari
Hasyim menyebut pelaporan diperlukan supaya KPU bisa segera menyesuaikan status pemilih mereka dari pemilih luar negeri menjadi dalam negeri.
“Sehingga sangat mungkin nanti ada beberapa perubahan karena informasi awal yang kami terima warga kita di Sudan ada yang dibawa ke Jeddah kemudian akan dipulangkan ke Indonesia,” terangnya.
Baca juga : Hindari Sengketa Pencalegan, KPU Diingatkan Antisipasi Gangguan Silon
Hasyim menjelaskan kepulangan WNI dari wilayah konflik di Sudan otomatis akan mengubah statusnya dalam daftar pemilih.
“Maka tentu akan mengubah status pemilihnya, semula di luar negeri menjadi memilih di kampung halamannya sendiri,” tambahnya.
Hasyim mengemukakan terdapat kondisi lain yang bisa mengubah status pemilih WNI di Sudan.
Hasyim menyebut tak sedikit WNI yang dievakuasi tetap berada di luar negeri seperti di Jeddah, Arab Saudi, dan negara tetangga Sudan lainnya.
“Atau ada juga yang tetap bermukim di Arab Saudi misalkan, atau ada yang dievakuasi ke negara-negara terdekat dari Sudan,” ucap Hasyim.
Maka, lanjut Hasyim, pihaknya terus menunggu perkembangan data para WNI guna memastikan mereka tetap dapat menggunakan hak memilih di Pemilu 2024 mendatang.
Hasyin mengemukakan tengah menunggu laporan secara resmi jumlah total WNI yang terdaftar sebagai pemilih DPS di Sudan namun kemudian situasinya menjadi berubah karena ada konflik.
“Kami antisipasi dalam rangka memberikan layanan kepada pemilih kita baik di dalam dan di luar negeri,” ujarnya. (Z-8)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan pihak terkait untuk menunda penetapan DPT karena adanya temuan DPS bermasalah.
PERKUMPULAN Warga Negara untuk Pemilu Jurdil menunggu ajakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencocokan daftar pemilih sementara (DPS).
KPU RI mempertanyakan data yang digunakan Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil dalam menganalisis daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilu 2024.
Pemilih yang beralamat di RT 00 RW 00, terbagi dalam dua kategori, yakni pemilih yang tercatat dalam DPS dan pemilih yang tercatat di lokasi khusus.
KPU berusaha menjaga hak pilih dan bukan hanya melakukan koreksi terhadap mereka yang tidak memenuhi syarat (TMS).
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Sudan meminta pertemuan darurat DK-PBB untuk membahas tuduhan "agresi" dari Uni Emirat Arab karena diduga mendukung pasukan paramiliter yang bertempur melawan tentara Sudan.
Bentrokan antara pasukan Sudan dan paramiliter rivalnya telah mengakibatkan kematian setidaknya 25 warga sipil di kota El-Fasher, Darfur Utara.
Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp30 miliar untuk pengungsi Palestina yang berada di Mesir dan Sudan.
Serangan drone di kota Atbara di timur laut Sudan menewaskan tujuh orang dan melukai enam orang.
Delegasi ke Kairo akan dipimpin Menko PMK Prof Dr Muhadjir Effendy MAP, sedangkan delegasi ke Port of Sudan akan dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto SSos MM
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved