Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengungkap masih terdapat 600 ribu pemilih ganda. Angka itu diperoleh dari rekapitulasi dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2024 sejumlah 205.853.518 pemilih.
"Data ganda sebanyak 616.743," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Rabu (19/4).
Menurut Betty, pemilih ganda terjadi karena tercatatnya nomor induk kependudukan (NIK) di dua tempat pemungutan suara (TPS), baik reguler dan lokasi khusus maupun dalam dan luar negeri. Pihaknya memastikan akan menghapus DPS itu dalam rangka menetapkan daftar pemilih tetap (DPT).
Baca juga: Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024 Capai 205 Juta. KPU: Masih Dapat Berubah
"Mekanisme untuk analisa data ganda dilakukan setelah DPS kami tetapkan rekapitulasi secara nasional," ujarnya.
DPS telah ditetapkan dalam rapat pleno yang digelar KPU pada Selasa (18/4). Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut, kegandaan itu terjadi karena NIK pemilih terdaftar baik di TPS seusai alamat pada kartu tanda penduduk maupun TPS lokasi khusus, seperti di area pertambangan dan perkebunan.
Baca juga: Ketua KPU Akui Masih ada Potensi Pemilih Ganda
"Kalau yang bersangkutan, katakan masih jadi santri, dan hari itu masih terikat kontrak di pertambangan, di perkebunan, maka yang bersangkutan akan ditempatkan di TPS lokasi khusus," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Selas (18/4). (Z-6)
KPU DKI Jakarta memastikan tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.
KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui adanya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan dalam Pemilu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan beberapa analisis guna mengindentifikasi hacker yang diduga meretas data pemilih Pemilu 2024.
KPU menggandeng tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Mabes Polri, Badan Intelejen Negara (BIN) hingga Kementerian Kominfo.
MENKO Polhukam yang sekaligus cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD prihatin dengan peretasan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diduga bocornya 204 juta data pemilih.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal meminimalisir warga negara yang memenuhi syarat pemilih tapi tak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan pihak terkait untuk menunda penetapan DPT karena adanya temuan DPS bermasalah.
PERKUMPULAN Warga Negara untuk Pemilu Jurdil menunggu ajakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencocokan daftar pemilih sementara (DPS).
KPU RI mempertanyakan data yang digunakan Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil dalam menganalisis daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilu 2024.
Pemilih yang beralamat di RT 00 RW 00, terbagi dalam dua kategori, yakni pemilih yang tercatat dalam DPS dan pemilih yang tercatat di lokasi khusus.
KPU berusaha menjaga hak pilih dan bukan hanya melakukan koreksi terhadap mereka yang tidak memenuhi syarat (TMS).
KPU lakukan penyesuaian data pemilih sementara (DPS) bagi WNI di Sudan yang akan menjadi pemilih di Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved