Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPP PDIP Aria Bima saat ditemuai di gedung DPR, Kamis (13/4) mengatakan PDI Perjuangan menghargai pertemuan berbagai partai politik yang sekarang gencar dilakukan untuk membangun koalisi besar. PDIP yang memiliki golden ticket dalam pemilu 2024 dikatakannya hanya mengenal istilah kerja sama dibangin koalisi.
“Kami hargai ya parpol saling ketemu. PDIP engga ada kata koalisi adanya kerja sama koalisi parlementer presidensial tidak ada koalisi. Itu politik dagang sapi untuk pilih perdana menteri. Maka kerja sama threshold PDIP tidak perlu kerja sama dengan partai manapun,” ujar Aria.
Meski demikian Aria menjelaskan permasalahan politik nasional tidak bisa diselesaikan sendiri oleh PDIP. Untuk menyelesaikan masalah tersebut tetap dibutuhkan kerja sama politik antar partai. Salah satunya seperti membahas berbagai pemasalahan krusial seperti Piala Dunia U20 yang mendatangkan Israel kemudian membahas toleransi.
Baca juga : Pengamat Nilai Koalisi Besar Tak Mudah Berkongsi
“Bicarakan dong. Jadi supaya pertemuan tidak sekadar navigasi hitung menang kalah dan apa dapat apa. Ini tidak mencerdaskan rakyat dan penggoblokan nasional,” cetusnya.
Baca juga : 4 Hal Penting dalam Menentukan Capres-Cawapres Pemilu 2024
Sementara itu terkait dengan calon presiden dari PDIP Aria menyebut nama calon yang diusung sudah direstui dan dikantongi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bahkan Megawati sudah menentukan waktu yang tepat untuk mengumumkan dalam waktu dekat.
“Soal siapa capres PDIP yang akan diperjuangkan, direkomendasikan, diumumkan Bu Mega, itu orangnya dan timingnya sudah sepenuhnya dipegang ketum. Ibu sudah tahu persis timingnya dan orangnya yang tepat siapa untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan bisa kerja sama dengan siapa pun,” ungkapnya.
Sementara itu saat ditanya terkait pertemuan mendadak di sekolah politik PDIP beberapa waktu lalu Aria membantah pertemuan itu merupakan konsolidasi. Pertemuan tersebut hanya penegasan PDIP sebagai partai ideologis.
“Di sini bukan tempat berebut kekuasaan, bukan tempat berebut tempat mencari sesuap nasi dan seonggok berlian, di sini adalah alat perjuangan, partai adalah alat perjuangan, partai adalah ibarat perahu, itu untuk menuju suatu masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat Pancasila, NKRI dan Bhineka tunggal Ika. Jalan ideologinya adalah Trisakti, berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdikari dalam bidang ekonomi,” tukasnya. (Z-8)
Dalam pertemuan kemarin, PDI Perjuangan dan PAN juga membicarakan soal urusan capres dan cawapres.
Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membenarkan rencana pertemuan dengan petinggi PDIP tersebut. Rencananya silaturahmi politik itu akan berlangsung pada pukul 14:30-15:00 WIB.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan membahas kemungkinan untuk ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dalam pemilu 2024
Partai Buruh mengucapkan selamat atas penunjukkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) PDI Perjuangan.
Dalam akun Instgram pribadinya Bima Arya mengunggah fotonya bersama Ganjar Pranowo
PDIP membela dua kadernya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster terkait polemik penolakan kedatangan Timnas Israel ke Indonesia.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved