Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons ramainya pemberitaan mengenai gaya hidup mewah (hedonisme) dari keluarga salah satu pejabat administrator,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Yulia Jaya Nirmawati menerangkan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto telah mengetahui pemberitaan tersebut dan langsung menindaklanjutinya
"Menteri ATR/Kepala BPN sudah memberi arahan internal agar Inspektur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memanggil yang bersangkutan untuk selanjutknya dimintai klarifikasi," ujar Yulia lewat keterangannya, Jumat (10/3).
Menteri Hadi, sambung YuliaLebih lanjut, Yulia, mempersilakan kepada lembaga berwenang jika ada yang hendak menguji kepatutan dan kewajaran dari harta kekayaan yang bersangkutan. "Kami akan mendukung dan siap berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait," tandasnya.
Ia melanjutkan, Jika terbukti ditemukan ketidakwajaran atau penyimpangan, Hadi akan segera menindaklanjuti serta mengambil langkah tegas. Hal ini telah diperingatkan Hadi pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023 pada 7 Maret 2023.
Hadi menekankan agar jajaran di Kementerian ATR/BPN tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan. Serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
"Bapak Menteri sudah menegaskan arahan Bapak Presiden bahwa tindakan pamer kekuasaan dan kekayaan adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan. Semoga hal ini benar-benar diperhatikan," tabdasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN senantiasa memegang teguh dan melaksanakan kode etik profesi serta standar pelayanan profesi ASN sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
“Salah satu etika pejabat/pegawai dalam bermasyarakat adalah mewujudkan pola hidup sederhana, hal tersebut terus di tanamkan kepada pegawai di internal Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Yulia juga berpesan agar jajaran Kementerian ATR/BPN selalu bersikap rendah hati dan merakyat. (H-3)
Komisioner hingga Sekretaris Jenderal KPU RI akan dipanggil untuk menjelaskan terkait dugaan gaya hidup mewah
Berlokasi di kawasan eksklusif Dharmawangsa yang dikelilingi taman alami dan hutan kota, Savyavasa menghadirkan beragam fasilitas yang menghantarkan kenyamanan bagi para penghuni.
Hunian berkonsep luxury ini dirancang khusus oleh arsitek ternama Denny Gondo dan dipasarkan dengan harga Rp12 miliar-Rp28 miliar.
Arinal mengklaim tidak pernah mengintimidasi orang tua tiktokers Bima Yudho sejak video berjudul ‘Lampung tak maju-maju’ viral.
KEPALA Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Massdes Arouffy, dirotasi pada Rabu (12/4), buntut flexing anak dan istri.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau pada ASN DKI Jakarta agar hidup sederhana dan tidak pamer gaya hidup mewah di media sosial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved