Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SWAFOTO bareng Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis (9/3/2023) menuai sorotan banyak kalangan.
Foto itu dianggap sebagai sinyal dukungan Presiden Jokowi untuk dua tokoh nasional itu melenggang sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
Pengamat Politik SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan ada peluang besar Jokowi memberi dukungan untuk dua tokoh. Hal itu karena keduanya berada di lingkungan politik yang sama dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
“Ganjar adalah gubernur dari PDIP, Jokowi dari PDIP. Keduanya dari lingkungan yang sama. Kemudian Pak Prabowo adalah Menhan, menteri di bawah Jokowi. Jadi dari sisi itu, kita katakan, apakah ada dukungan khusus untuk salah satu dari keduanya, menurut saya ya mereka yang paling potensial (menang),” ujar Saidiman saat dihubungi, kemarin.
Saidiman memperkirakan peluang terbuka untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dipasangkan sebagai capres dan cawapres. Pasalnya, keduanya sama-sama tokoh yang popular dan mendapat dukungan dari publik.
Namun, Saidiman mengembalikan itu pada keputusan yang berkembang di dunia politik tanah air saat ini. Dia menambahkan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu sehingga tentu akan mencalonkan tokohnya sebagai capres pada pemilu mendatang.
Menurutnya, terbuka peluang Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto dipasangkan bila ingin melawan Anies Baswedan.
“Iya peluangnya terbuka (duet Ganjar - Prabowo), kalau misalnya lawannya Anies Baswedan, menjadi jelas itu. Koalisi pemerintahan melawan oposisi tetapi kita belum tahu nanti,” imbuhnya.
Seperti diketahui momen foto bersama Jokowi, Prabowo, dan Ganjar terjadi saat mereka meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Mereka berfoto bersama para petani di sawah. Ada foto yang menampilkan Jokowi tengah memegang ponsel dan foto lainnya menunjukkan Ganjar yang memegang ponsel. (N-3)
Baca Juga: Duet Prabowo-Ganjar Sulit Terealisasi
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved