Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Award Tahun 2022 yang berlangsung di Hotel Orchardz Industri, Jakarta, baru-baru ini,
Dalam arahannya, Direktur BUMD BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Budi Santoso Sudarmadi meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan peran BUMD guna memberikan manfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Selain itu, pemda juga diminta meningkatkan pelayanan, melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Tujuan BUMD sangat mulia yaitu, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah," ujar Budi.
Baca juga: Bank DKI Raih Tiga Penghargaan Dalam Top 20 Financial Institution Award 2022
"Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya yang ketiga adalah memperoleh laba dan/atau keuntungan," kata Budi dalam keterangan pers, Senin (26/12),
Selain itu, Budi Santoso Sudarmadi juga menegaskan pentingnya kegiatan sosialisasi pemberian Award BUMD Lembaga Keuangan dan aneka usaha guna mendorong Pemda serta BUMD untuk inovatif dan kreatif dalam mengatasi permasalahan pelayanan kepada masyarakat.
"Sebagai pelaku ekonomi di daerah, BUMD diharapkan dapat menjadi pendukung dan penggerak perekonomian daerah. Baik melalui kegiatan usaha maupun kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta," jelas Budi Santoso Sudarmadi.
Lebih lanjut, Budi Santoso Sudarmadi Budi Santoso Sudarmadi menyebutkan mekanisme penilaian BUMD Award tahun 2022 yang akan dilakukan melalui aplikasi e-BUMD.
"Pengajuan dan penilaian BUMD terbaik milik Pemerintah Daerah dilakukan melalui aplikasi e-BUMD. Mekanisme penilaian dibuat secara berjenjang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat," pungkas Budi Santoso Sudarmadi.
Selain itu, Budi Santoso Sudarmadi menyebutkan kriteria penilaian BUMD Award yang tidak hanya dinilai pada tingkat kesehatan, namun juga berdasarkan terhadap sinergitas, kerja sama, dan inovasi yang dilakukan oleh Pemda dan BUMD.
Dalam rangka pelaksanaan BUMD Award tersebut, pemda kabupaten/kota harus mengajukan BUMD terbaiknya paling lambat pada 23 Desember 2022.
Sementara itu, untuk pemerintah provinsi paling lambat pada 28 Desember 2022 segera mengajukan BUMD terbaiknya sekaligus menilai Pemda dan BUMD Kabupaten/Kota.
"Penilaian terhadap Pemda ditekankan kepada seberapa besar kepedulian Kepala Daerah terkait perubahan bentuk hukum, penyertaan modal, dan pemberian subsidi," imbuh Budi. (RO/OL-09)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan koordinasi lintas sektor. Mulai dari BNPB, KLHK, BMKG hingga pemerintah daerah.
Partai NasDem mengadakan rapat pleno hari ini untuk menentukan calon yang akan diusung dalam Pilkada 2024 di tiga provinsi. Dua dari wilayah tersebut diprediksi akan dimenangkan oleh NasDem.
Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir telah memerintahkan untuk dilakukan audit internal.
Opini WTP merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah sebagai bentuk standarisasi laporan keuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved