Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
HASNAENI Moein atau dikenal 'Wanita Emas' akan melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari ke pihak kepolisian atas dugaan pelecehan seksual.
Upaya ini akan ditempuh setelah Hasnaeni mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui pengacaranya, yakni Farhat Abbas.
"Minggu depan (akan melapor ke polisi)," ungkap Farhat saat dikonfirmasi, Jumat (23/12).
Baca juga: Ini Kata Ahli Soal Putri Candrawathi Enggan Melapor Kekerasan Seksual
Fahrat menyebut dugaan pelecehan seksual itu akan dilaporkan ke Mabes Polri. Sebelumnya, pengaduan Hasnaeni ke DKPP telah diterima melalui dokumen bernomor 01-22/SET-02/XVII/2022 pada Kamis (22/12) kemarin. Pengaduan itu diterima oleh staf pada Sekretariat DKPP Achmad Reynaldi Febriant.
Dalam pengaduann tersebut, pihak Hasnaeni juga melampirkan dokumen alat bukti dan sebuah flash disk berisikan video, serta dokumen alat bukti. Hasyim diketahui enggan menanggapi pengaduan terhadap dirinya lebih jauh. Namun, dirinya akan mengikuti perkembangan pengaduan tersebut.
Baca juga: KPU-Bawaslu Sepakati Partai Ummat Boleh Verifikasi Ulang
"Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut," kata Hasyim singkat.
Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut pihaknya telah melakukan verifikasi administrasi atas laporan Hasnaeni terhadap Hasyim. Di samping Hasnaeni, DKPP sedang menangani 40 pengaduan yang diterima dari berbagai daerah dalam sebulan. Termasuk, intimidasi yang dilakukan Komisioner KPU Idham Holik kepada anggota KPU di daerah.
"Sebagian besar pengaduan berkaitan rekrutmen panwascam (panitia pengawas pemilu kecamatan) oleh Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Disusul pengaduan tentang rektutmen PPK (panitia pemilihan kecamatan) yang dilakukan KPK kabupaten/kota," papar Heddy.(OL-11)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya yang saat ini menangani perkara diharapkan dapat meninjau ulang penetapan tersangka atas nama Susanty
Apabila ada keluhan menyangkut kinerja anggota Polri, warga juga boleh mengadu ke pengawas internal Korps Bhayangkara, yakni Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum)
Seusai melayangkan somasi ke PT Blue Bird Tbk bersama pengacaranya, upaya hukum pun akhirnya ditempuh
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengetahui sebuah peristiwa, apakah bisa disebut pidana atau bukan.
Clara menjelaskan, perampasan mobil tersebut dari sopir keluarganya yang dihampiri oleh puluhan debt collector ketika tiba di parkiran apartemen yang dihuninya pada 8 Februari 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved