Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Ummat menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk melakukan mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Sidang mediasi yang berlangsung pada Senin (19/12) ini terkait gugatan sengketa yang dilayangkan partai tersebut kepada Bawaslu.
"Partai Ummat menyampaikan harapan dapat atau agar kita dapat menyepakati titik temu. Kita sudah sampaikan beberapa poin yang sangat penting bagi partai Ummat," ujar Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Senin (19/12).
Baca juga: KPU Klaim Partai Ummat tak Keberatan dengan Hasil Verfak Provinsi
"Kemudian KPU sudah menyampaikan bahwa hari ini kita belum capai titik temu tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan ke mediasi hari kedua besok jam 10 pagi," imbuhnya.
Intinya, kata Ridho, KPU menyampaikan apa yang sudah disampaikan Partai ummat agar dicarikan titik temu dengan dilakukan rapat pleno. Pihaknya berharap pada mediasi kedua, terjadi kesepakatan dengan KPU sebelum masuk ke proses ajudikasi di hari ketiga.
Baca juga: Survei CPCS: Elektabilitas Demokrat-PSI Naik, Tren Partai Lain Turun
Namun, Ridho mengaku belum bisa membeberkan hasil mediasi secara detail. Hal itu lantaran kesepakatan mediasi kedua belah pihak adalah mediasi yang tertutup.
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Hukum Partai Ummat Denny Indrayana menjelaskan bahwa KPU butuh waktu untuk membahas lebih lanjut soal keberatan Partai Ummat, yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
"Ini hari pertama, besok kita maksimalkan. Tentu harapannya ada kesepakatan, membuka ruang bagi Partai Ummat jadi peserta pemilu," pungkas Denny.(OL-11)
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
DPP Partai Ummat menilai bahwa putusan pengadilan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kebenaran substantif, etika politik, maupun cita-cita awal pendirian Partai Ummat.
Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Para pengurus menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait penguatan komunikasi dan efektivitas kerja-kerja partai ke depan.
Kekuatan jaringan mereka juga bertambah dengan adanya dukungan baru dari relawan Dedi Mizwar dan Partai Ummat.
Pilkada DKI Jakarta bukan hanya sekedar urusan kontestasi semata. Namun bagaimana melahirkan pemimpin yang bisa menegakan keadilan dan kepedulian bagi warga Jakarta.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved