Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.656.053 jiwa. Rinciannya, laki-lai sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa yang meliputi 38 provinsi.
“Data berasal dari data semester 1 2022 yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh Kemendagri melalui sistem info admin kependudukan,” tutur Wamendagri John Wempi Wetipo di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12).
John menuturkan data tersebut diperkuat melalui proses perekaman e-KTP dan diupdate disesuaikan dengan peristiwa kependudukan sampai dengan bulan Desember 2022.
“Penduduk yang masuk DP4 adalah yang pertama WNI yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, kedua bukan merupakan anggota TNI Polri,” tegas John.
“Dengan demikian keamanan data menjadi hal yang sangat prioritas. Kemudian terbitnya UU perlindungan data pribadi tentunya membuat kita wajib lebih berhati-hati dalam menjaga dan mengamankan DP4,” tambahnya.
John pun berharap kerja sama antara Kemendagri dengan KPU terus berlanjut lantaran dinamika data kependudukan sangat tinggi.
John menjelaskan rata-rata penerbitan akta kematian per bulan selama tahun 2022 ada 144.455 jiwa dan peristiwa pindah datang per bulan berjumlah 667.598 jiwa.
“Belum lagi perubahan pekerjaan TNI-Polri sehingga perlu dilakukan pemuktahiran data ke lapangan dan updating data-data yang berubah akibat peristiwa kependudukan,” tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: KPU Bantah Lakukan Intimidasi ke Petugas di Daerah
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin memimpin rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutandi Gedung KPU Pusat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
Daripada sekadar mengubah aturan atau merevisi UU Pemilu dan Pilkada, lebih bagus kebiasaan parpol itu bisa diubah dengan mendengarkan aspirasi konstituen atau calon pemilih.
Selain permasalahan ketidaksinkronan data, ada beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu namun belum ditindaklanjuti.
Agar dilakukan pengawasan melekat pada saat pleno Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
Temuan itu, kata dia, ditemukan baik yang ada di dalam satu TPS (tempat pemungutan suara), antar-TPS, antardesa hingga antarkecamatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved