Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.656.053 jiwa. Rinciannya, laki-lai sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa yang meliputi 38 provinsi.
“Data berasal dari data semester 1 2022 yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh Kemendagri melalui sistem info admin kependudukan,” tutur Wamendagri John Wempi Wetipo di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12).
John menuturkan data tersebut diperkuat melalui proses perekaman e-KTP dan diupdate disesuaikan dengan peristiwa kependudukan sampai dengan bulan Desember 2022.
“Penduduk yang masuk DP4 adalah yang pertama WNI yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, kedua bukan merupakan anggota TNI Polri,” tegas John.
“Dengan demikian keamanan data menjadi hal yang sangat prioritas. Kemudian terbitnya UU perlindungan data pribadi tentunya membuat kita wajib lebih berhati-hati dalam menjaga dan mengamankan DP4,” tambahnya.
John pun berharap kerja sama antara Kemendagri dengan KPU terus berlanjut lantaran dinamika data kependudukan sangat tinggi.
John menjelaskan rata-rata penerbitan akta kematian per bulan selama tahun 2022 ada 144.455 jiwa dan peristiwa pindah datang per bulan berjumlah 667.598 jiwa.
“Belum lagi perubahan pekerjaan TNI-Polri sehingga perlu dilakukan pemuktahiran data ke lapangan dan updating data-data yang berubah akibat peristiwa kependudukan,” tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: KPU Bantah Lakukan Intimidasi ke Petugas di Daerah
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
KPU DKI Jakarta memastikan tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.
KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui adanya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan dalam Pemilu.
Sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia
KPU menegaskan telah melakukan proses pemutakhiran data pemilih dengan maksimal sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024 menanggapi temuan Komnas HAM soal kelompok rentan dan marjinal
KPU akan mengkoreksi data pemilih ganda Pemilu 2024
BADAN Pengawas Pemilihan Umum menolak laporan dugaan data pemilih ganda di New York. Pihak pelapor, Migrant Care sebut alasan penolakan Bawaslu tidak jelas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved