Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Ummat memperoleh informasi terkait manipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Dari informasi itu, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menerangkan pihaknya menjadi satu-satunya partai yang tidak diloloskan oleh KPU menjadi peserta pemilu 2024.
"Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember nanti seluruh partai baru dan partai nonparlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat," ungkap Amien Rais, pada Selasa (13/12). Amien Rais menuturkan keputusan tersebut penuh kejanggalan. Amien menyebut dari pemberitaan yang beredar, KPU diduga melakukan manipulasi data terkait partai-partai yang akan diloloskan.
"Bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa berita mainstream yang menyinyalir manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu," paparnya. "Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat disingkirkan out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Ummat tidak bisa ikut pemilu 2024," tambahnya.
Amien menyatakan pihaknya mengajukan tiga tuntutan, di antaranya semua hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU kepada partai baru dan partai nonparlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Kemudian, Amien menuntut agar semua hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU kepada partai parlemen juga diaudit secara independen dan dibuka ke publik.
Terakhir, pihaknya menuntut DKPP untuk memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait intervensi ke KPU provinsi dan daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan daerah serta segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. "Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang tengah sekarat di negara ini," tandasnya.
Terpisah, Komisioner KPU Idham Holik mengemukakan pihaknya belum mengumumkan peserta pemilu 2024. Hal itu lantaran KPU provinsi telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dan bersifat terbuka.
Diketahui, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 akan dilakukan, Rabu (14/12) pukul 13.00 WIB. "Jadi sampai saat ini KPU belum melakukan rekapitulasi nasional atas hasil verifikasi faktual calon peserta pemilu," tuturnya. (OL-14)
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
DPP Partai Ummat menilai bahwa putusan pengadilan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kebenaran substantif, etika politik, maupun cita-cita awal pendirian Partai Ummat.
Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Para pengurus menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait penguatan komunikasi dan efektivitas kerja-kerja partai ke depan.
Kekuatan jaringan mereka juga bertambah dengan adanya dukungan baru dari relawan Dedi Mizwar dan Partai Ummat.
Pilkada DKI Jakarta bukan hanya sekedar urusan kontestasi semata. Namun bagaimana melahirkan pemimpin yang bisa menegakan keadilan dan kepedulian bagi warga Jakarta.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved