Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Ummat memperoleh informasi terkait manipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Dari informasi itu, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menerangkan pihaknya menjadi satu-satunya partai yang tidak diloloskan oleh KPU menjadi peserta pemilu 2024.
"Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember nanti seluruh partai baru dan partai nonparlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat," ungkap Amien Rais, pada Selasa (13/12). Amien Rais menuturkan keputusan tersebut penuh kejanggalan. Amien menyebut dari pemberitaan yang beredar, KPU diduga melakukan manipulasi data terkait partai-partai yang akan diloloskan.
"Bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa berita mainstream yang menyinyalir manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu," paparnya. "Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat disingkirkan out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Ummat tidak bisa ikut pemilu 2024," tambahnya.
Amien menyatakan pihaknya mengajukan tiga tuntutan, di antaranya semua hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU kepada partai baru dan partai nonparlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Kemudian, Amien menuntut agar semua hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU kepada partai parlemen juga diaudit secara independen dan dibuka ke publik.
Terakhir, pihaknya menuntut DKPP untuk memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait intervensi ke KPU provinsi dan daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan daerah serta segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. "Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang tengah sekarat di negara ini," tandasnya.
Terpisah, Komisioner KPU Idham Holik mengemukakan pihaknya belum mengumumkan peserta pemilu 2024. Hal itu lantaran KPU provinsi telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dan bersifat terbuka.
Diketahui, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 akan dilakukan, Rabu (14/12) pukul 13.00 WIB. "Jadi sampai saat ini KPU belum melakukan rekapitulasi nasional atas hasil verifikasi faktual calon peserta pemilu," tuturnya. (OL-14)
Dugaan penggelembungan suara PSI dalam Pemilu 2024 terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan.
Kampanye akbar terakhir pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (10/2).
Suara kegalauan yang disampaikan forum guru besar dan sivitas akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air terkait proses demokrasi hendaknya dijadikan alarm.
Salah satu lagu yang dibawakan Rhoma Irama dalam kampanye mendukung calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 yaitu berjudul Pemilu.
PKS berharap partai koalisi perubahan yang mengusung pasangan calon presiden Anies Rasyid Baswedan dan calon wakil presiden Abdul Muhaimin Iskandar mampu merebut banyak kursi di DPR.
PARTAI Ummat mendesak pemerintah untuk segera melindungi ulama. Hal itu dalam merespons peristiwa penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved