Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengungkapkan salah satu upaya meningkatkan elektabilitas adalah memperkuat media dan penggalangan opini.
Partai Golkar, kata dia, akan mengerahkan seluruh kekuatan baik pasukan darat maupun udara untuk memenangkan Golkar dan Airlangga Hartarto di Pemilu 2024. Lodewijk juga meminta Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar menjadikan kaum milenial sebagai target utama konstituen Pemilu 2024.
“Kalau kita untuk menang ada dua kegiatan yang kita lakukan, kalau saya menggunakan istilah operasi, ada dua operasi yaitu operasi pasukan darat yaitu infanteri. Kedua, operasikan pasukan udara dengan cara memasang media media di luar ruangan dan di luar ruangan dan memasang media elektronik itu secara kolektif harus dilakukan,” tuturnya di sela Rakornas MPO Golkar di Jakarta, Senin (21/11).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengungkapkan strategi serupa juga pastinya dilakukan partai lain sebab pemilih pada Pemilu 2024 banyak didominasi pemilih muda yang angkanya diprediksi mencapai 60% dari total pemilh. Ujang menilai Golkar harus menekankan aspek diferensiasi pada kerja-kerja kampaye mereka.
Oleh karena itu sebenarnya yang mereka lakukan adalah bagaimana membangun konstruksi kampanye yang berbeda dari sebelumnya. "Kalau hanya melakukan penggalangan opini publik, lalu kampanye di media. Itu hal yang biasa. Partai-partai lain pun melakukan hal serupa," terangnya.
Ujang menyarankan Golkar harus menekankan aspek diferensiasi pada kerja-kerja kampaye mereka. Hal itu patut dilakukan untuk menggaet para pemilih muda.
Baca juga: Erick Thohir Dinilai Sebagai Figur Pemimpin Yang Sudah Teruji
"Saya melihat harus ada variasi, harus ada pembeda, harus ada daya tarik yang diberikan Golkar pada pemilih, termasuk pemilih muda. Kalau tidak? Ya akan sama, akan biasa saja, akan tergerus oleh partai lain dengan kampanye yang sama," tegasnya.
Menurutnya, Golkar adalah partai yang sudah cukup mapan dan matang dengan infrastruktur politik yang besar. Namun, karena dengan konstruksi pemilih baru yang didominasi kalangan muda, Golkar juga harus menerapkan pendekatan baru.
"Golkar harus mengambil posisi yang bisa menjangkau pemilih muda dengan cara baru yang kreatif, atraktif, dan bisa menawarkan solusi, agar mereka simpati. Oleh karena itu butuh terobosan, strategi, dan butuh cara-cara baru, termasuk diferensiasi dalam kampanye, untuk mendapatkan simpati dari pemilih terutama pemilih muda," tandasnya.
Ujang menekankan pentingnya keberadaan strategi berbeda yang harus dilakukan Golkar. "Kalau gaya kampanyenya sama dengan partai lain, maka itu tidak berhasil. Penggalangan opini, berkampanye di media secara masif, itu hal yang bagus. Tapi jangan lupa diferensiasi, ada strategi pembeda," pungkasnya.
Dampak elektoral
Sementara itu, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin mengatakan peran media massa bisa memberi dampak elektoral yang positif bagi parpol dan calon.
“Ketika media dianggap sebagai entitas yang objektif maka ketika media "endorse" seorang tokoh tertentu maka bs memberi dampak elektoral yang positif,” kata Alvin saat berbincang hari ini (22/11).
Apalagi kata Alvin, media massa tidak akan tergantikan di tengah maraknya media sosial. “Keberadaan media massa secara umum masih belum tergantikan. Di tengah menjamurnya para content creator saat ini, justru media massa menjadi relevan,” sebut Alvin.
Alvin mengatakan, berdasarkan Reuters Institute ada peningkatan kepercayaan pada media-media di indonesia. Ini karena media massa berlaku profesional dan menerapkan etika dalam menulis berita.
“Media massa menghadirkan fakta atau purveyor of facts. Di era post truth, fakta itu utama agar masyarakat tidak dikaburkan dan malah tersesat dalam labirin informasi,” tambah Alvin.
Alvin menambahkan, media massa dan media sosial tidak bisa dipisahkan. “Ketika bicara komunikasi politik, sudah saatnya menerapkan praktik transmedia atau lintas media. Tidak hanya cukup media sosial saja tapi butuh didorong oleh media massa,” tandas Alvin. (RO/OL-4)
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved