Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JAKSA Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 17 saksi dalam persidangan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan terdakwa Surya Darmani dan mantan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman.
"Hari ini, JPU menghadirkan 17 saksi," ujar penasehat hukum Raja Thamsir Rachman, Zulkarnain di Tipikor, Senin (14/11).
Pemeriksaan saksi di persidangan kali ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama sebanyak delapan saksi, yakni Salamudin (Karyawan PT Panca Agro Lestari), Nofendra (Manajer Perkebunan Palma Satu), Jumarihot Umpusumu (Asisten Kepala PT Siberida Subur), Ranggi Christian (Kepala Tata Usaha Pabrik Kelapa Sawit PT Kencana Amal Tani), Nikson Hasibuan (Manajer PKS PT Banyu Bening Utama), Kukuh Heru Laksomono (Kepala Tata Usaha PT Banyu Bening Utama), Jumingin (Karyawan PT Banyu Bening Utama), dan Rices Aritanto (Kepala Tata Usaha PT Banyu Bening Utama).
Baca juga: KY Bentuk Satgasus untuk Dalami Sejumlah Kasus Suap di MA
Diketahui, Kejaksaan Agung telah mendakwa Surya Darmadi telah merugikan negara sebesar Rp. 73,9 triliun dalam kasus dugaan korupsi kegiatan usaha perkebunan kapan sawit sejak 2004 hingga 2022. Dugaan korupsi terus dilakukan bersama dengan Bupati Indragiri Hulu saat itu, Raja Thamsir
Menurut JPU, Surya Darmadi melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan menggunakan izin lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin prinsip dan bertentangan dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan tidak memiliki izin kawasan hutan.
Jaksa turut menyebut bahwa Surya tidak membangun kebun untuk warga minimal 20 persen dari jumlah luas kebun yang dioperasikan oleh perusahaan. Jaksa juga turut mendakwa Surya dan Raja Thamsir telah bersama-sama memperkaya diri sendiri sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan 7.885.857,36 dolar AS. (P-5)
KEJAKSAAN memeriksa Kepala SMPN 19 Kota Depok dalam dugaan kasus penyalagunaan wewenang manipulasi nilai rapor puluhan siswa agar masuk SMA-SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-2025.
Kejaksaan tahan pasturi pemalsu data surat
Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menyentuh cukong besar yang diduga bermain di belakang layar
Beberapa selebriti Indonesia harus berhadapan dengan hukum atas berbagai kasus, mulai dari korupsi hingga narkoba dan KDRT.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya yang dapat melemahkan institusi mereka.
Jaksa dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan perannya. Simak apa saja.
SEJUMLAH aset Surya Darmadi, terpidana kasus korupsi dalam kegiatan pelaksanaan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu disita untuk membayar uang pengganti Rp2,2 triliun.
Putusan pengurangan uang pengganti bagi Surya Darmadi dinilai sudah sesuai hukum.
Kejagung mengaku akan mempelajari terlebih dahulu putusan MA yang memilih mengurangi pidana pengganti Apeng hingga Rp40 triliun.
Putusan kasasi yang meringankan uang pengganti terdakwa korupsi Surya Darmadi dari Rp42 triliun menjadi Rp2 triliun, mengakibatkan pengembalian kerugian negara tidak optimal.
MA memangkas hukuman uang pengganti terdakwa kasus dugaan korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin. Walhi menilai putusan ini menjadi sebuah langkah mundur penegakan hukum.
Mahkamah Agung menambah hukuman penjara Surya Darmadi 1 tahun dan mengurangi pidana penggantinya sebesar Rp40 Triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved