Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA pendamping calon presiden (capres) dari partai NasDem Anies Baswedan menjadi pertimbangan utama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk mau membentuk koalisi dengan NasDem. Pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif menjelaskan penentuan nama tokoh pendamping Anies menjadi titik tumpu ketiga partai membangun koalisi.
"Citra partai politik akan dipertaruhkan dalam memilih figur pendamping Anies," ujar Ikhwan dalam keterangannya yang diterima oleh Media Indonesia, di Jakarta, Sabtu (12/11).
Pemilihan cawapres non partai pendamping Anies dapat meredupkan semangat poros koalisi perubahan yang saat ini sedang dijajaki oleh NasDem, PKS, dan Demokrat. Ikwan menuturkan, Demokrat dan PKS saat ini sama-sama memperjuangkan tokoh pilihannya untk menjadi bakal cawapres pendamping Anies.
"Peluang itu semakin sulit didapatkan jika mereka berpindah ke poros koalisi lain yang juga sudah memiliki sejumlah pilihan," tegas Ikhwan.
Ikwan menuturkan, batalnya deklarasi poros koalisi yang diniiasi oleh NasDem salah satuya berkaitan dengan belum ditemukannya titik temu terkait pendamping Anies. Ketiga partai sebetulnya telah melakukan penjajakan yang cukup baik dalam mengusung Anies.
"Batalnya deklarasi pertanda poros perubahan meredup, suasana kebatinan partai mulai berubah-ubah, jangan sampai nantinya poros perubahan menjadi loyo," ungkapnya.
Pembatalan tanggal deklarasi menurut Ikhwan menyiratkan masing-masing partai terutama PKS dan Demokrat tengah mengkalkulasi untung rugi dalam berkoalisi. Terdapat kesepakatan politik yang dipertaruhkan dalam membentuk koalisi yang mengusung Anies sebagai capres.
"Ada deal-deal politik yang sedang dipertaruhkan poros koalisi dibalik menjepit nama Anies Baswedan sebagai bakal Capres," ujarnya.
Kemudian Ikwan juga menuturkan masing-masing partai tengah menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengumumkan koalisi secara resmi kepada publik. Pasalnya, gerak cepat NasDem yang mendeklarasikan Anies membuat PKS dan Demokrat terpaksa mengekor pergerakan NasDem.
Momentum gerak cepat ini menjadi faktor meredupnya poros koalisi, sebab PKS dan Demokrat sudah ketinggalan momentum dalam mengusung bakal capres pilihan partai sendiri, yang ditunggu-tunggu saat ini hanyalah momentum penetapan cawapres. (OL-12)
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved