Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH mantan Kapolri mendatangi Mabes Polri di Jakarta pada Kamis (27/10) ini. Terpantau jajaran mantan Kapolri yang hadir mencakup Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Dai Bachtiar dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Selain mereka, hadir juga Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Jenderal (Purn) Chairuddin Ismail, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, hingga Jenderal (Purn) Soetanto.
Jenderal (Purn) Dai Bachtiar menjelaskan bahwa kehadiran sejumlah mantan Kapolri bertujuan memberikan masukan kepada jajaran anggota Polri. Khususnya, terhadap peristiwa akhir-akhir ini yang melibatkan institusi Polri.
Baca juga: Hakim Tolak Keberatan Ferdy Sambo, Sidang Lanjut ke Pembuktian
Mereka pun ingin memberikan semangat bagi jajaran anggota Polri yang saat ini menjabat. "Memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan. Terutama, pada peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Kami memberikan dorongan semangat bagi mereka untuk berpikir rasional," ujar Dai.
Sejumlah mantan petinggi Polri turut prihatin atas kondisi yang dihadapi institusi tersebut. Termasuk, kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo dan sejumlah anggota polisi lainnya. Serta, kasus jaringan narkoba yang menjerat petinggi kepolisian.
Menurut Dai, pertemuan antara purnawirawan Polri dengan pejabat Polri merupakan hal yang biasa dan rutin dilakukan. Kedatangan mereka seperti senior yang sedang mengunjungi anggota yang menjabat.
Baca juga: Presiden Jokowi Singgung Masalah Gaya Hidup Polri
"Memang pertemuan antara purnawirawan dan pejabat Polri, yang katakanlah senior-senior mereka yang sedang menjabat, itu adalah hal biasa," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran Polri untuk membenahi sejumlah persoalan yang menyedot perhatian publik. Dalam agenda tersebut, Presiden bertemu dengan jajaran pejabat Mabes Polri, polda, hingga polres se-Indonesia.
“Rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi berkurang. Karena, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal kecil, tolong betul-betul dilayani. Masyarakat kehilangan sesuatu, harus direspons cepat, sehingga rasa aman itu menjadi ada,” pesan Kepala Negara.(OL-11)
JCLEC, yang merupakan lembaga pelatihan internasional terkenal yang dipimpin bersama oleh AFP dan Polri, telah menjadi bagian integral dalam menjaga kedua negara.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Turnamen bola basket Kapolri Cup 2024 terselenggara dengan sukses. PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku sponsor mengapresiasi Polri yang telah menginisiasi ajang kompetisi tersebut.
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dituntut konsisten dalam mengungkap soal sosok berinisial T. Sosok itu disebut-sebut seagai pengendali judi online di Tanah Air yang kebal terhadap hukum.
Berikut beberapa jaksa tergoda oleh suap dan korupsi, mencoreng integritas institusi kejaksaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyindir lamanya kehadiran negara dalam merespons permasalahan di masyarakat. Negara baru hadir ketika permasalahan tersebut viral.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Elon Musk mengajukan kasus hukum terhadap OpenAI, perusahaan AI yang ia bantu dirikan pada 2015. Ia menuduh para pemimpinnya melakukan pengkhianatan terhadap misi pendiriannya.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut, para pejabat di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved