Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pihaknya tidak memiliki alasan untuk mundur dari koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin hingga tahun 2024.
"Enggak ada alasan bagi NasDem untuk mundur kalau bukan dimundurkan. Apa alasannya bagi NasDem? Pemerintahan ini dianggap baik oleh NasDem," ujar Surya kepada wartawan usai menghadiri kegiatan silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, hari ini.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Dengan demikian, Surya mengatakan bahwa NasDem akan tetap menjadi bagian koalisi pemerintah dan memperjuangkan agar pada masa akhir jabatannya, Presiden Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik.
"Harapan kami, berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dalam 2 tahun ke depan beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legacy (warisan). Itu yang harus diperjuangkan oleh NasDem," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Surya mengimbau para kader NasDem agar tidak menanggapi komentar mengenai mundur dari koalisi pemerintahan ataupun komentar negatif lainnya yang berpotensi membuat suasana politik Tanah Air tidak kondusif.
Baca juga: Surya Paloh: Anies Akan Perkuat Nilai Kebangsaan
"Yang diharapkan NasDem adalah suasana yang tenang, koalisi makin saling menghargai, makin kokoh. Jadi, saya pikir kepada kader-kader NasDem enggak perlu menjawab komentar-komentar yang barang kali hanya membuat suasana itu tidak kondusif," ujarnya.
Menurut Surya, situasi politik yang kondusif perlu senantiasa terjaga agar tidak mengganggu Indonesia dalam melanjutkan pembangunan dan menghadapi beragam persoalan yang makin kompleks.
"NasDem berupaya agar suasana yang kondusif itu harus tetap terjaga secara baik, sayang kalau enggak. Apalah itu urusan-urusan si A-lah, si B-lah, ini, itu. Itu istilahnya isu tetek bengek (masalah kecil)," ucap Surya.(Ant/OL-4)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved