Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HASIL survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan tingkat kepercayaan publik kepada TNI jauh lebih tinggi dibandingkan Polri.
"Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI berada di angka 90,9 persen. Sementara, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi berada di angka 59,1 persen. Perbedaan kepercayaan pada TNI dan Polri berjarak 31,8 persen," kata Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.
Survei dilakukan pada 11--20 September 2022 kepada 1.200 responden di 34 provinsi dan menggunakan metode riset kualitatif dengan analis media, Focus Group Discussion (FGD), dan "indepth interview". Wawancara dilaksanakan secara tatap muka ("face to face interview") dengan "margin of error" (MoE) survei ini sekitar 2,9 persen.
Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri karena adanya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
Baca juga: Pengacara: Tidak Masuk Akal Teddy Mempertaruhkan Segalanya Demi Rp300 Juta
Kasus Tragedi Kanjuruhan dapat menurunkan citra polisi kembali dengan jatuhnya korban meninggal sebanyak 132 orang.
"Polisi disalahkan karena penggunaan gas air mata, bahkan sudah kedaluwarsa pula," kata Ardian.
Meski tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri menurun, katanya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lebih tinggi, yakni 65 persen.
"Jarak kepercayaan kepada Kapolri dibandingkan institusi Polri sekitar 6 persen. Ini disebabkan publik melihat kesungguhan Kapolri membersihkan kembali kinerja kepolisian," paparnya.
Mayoritas publik (85 persen) masih menaruh harapan agar polisi dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik karena pada 2018 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi pernah mencapai 87,8 persen.
"Sebagai lembaga negara tentu kepercayaan publik penting untuk polisi. Semakin kuat kepercayaan publik, maka semakin mudah polisi sukses menjalankan perannya. Sebagaimana moto polisi Rastra Sewakotama. Itu artinya Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa," tutur Ardian.
Mayoritas publik, tambah dia, berharap polisi kembali kepada khitahnya sebagai pelindung yang adil dan bersih bagi masyarakat banyak.
"Tak ada negara yang kuat dan bersih tanpa kehadiran lembaga polisi yang kuat dan bersih pula," ujarnya.(Ant/OL-4)
JCLEC, yang merupakan lembaga pelatihan internasional terkenal yang dipimpin bersama oleh AFP dan Polri, telah menjadi bagian integral dalam menjaga kedua negara.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Turnamen bola basket Kapolri Cup 2024 terselenggara dengan sukses. PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku sponsor mengapresiasi Polri yang telah menginisiasi ajang kompetisi tersebut.
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dituntut konsisten dalam mengungkap soal sosok berinisial T. Sosok itu disebut-sebut seagai pengendali judi online di Tanah Air yang kebal terhadap hukum.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan keprihatinannya atas persepsi masyarakat terhadap KPK dalam lima tahun terakhir.
Kepercayaan publik merupakan satu-satunya tameng KPK agar tetap bergerak memberantas korupsi di Indonesia.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascarevisi undang-undang.
Keputusan pemberian remisi Idul Fitri kepada ratusan narapidana kasus korupsi menuai kritik dari sejumlah pegiat antikorupsi.
Sirekap mengalami berbagai macam persoalan dan menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
Menurut Sekjen DPR RI, ketika ada perilaku yang tidak baik dari anggota DPRD itu, masyarakat langsung menganggapnya bahwa itu dilakukan oleh DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved