Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGURUS Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) masa bhakti 2022-2027 dilantik di Jakarta, Senin (17/10).
Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina ASAHI Jimly Asshidiqie tersebut mengukuhkan kepengurusan DPP ASAHI 2022-2027 yang dipimpin Harvardy M. Iqbal dan Sekjen Wartono Wirjasaputra. Sebelumnya Harvardy M. Iqbal terpilih pada Kongres 7 Juli 2022 menggantikan Presiden ASAHI sebelumnya yaitu Qomarudin.
Harvardy mengatakan sebagai organisasi profesi, ASAHI terus mengalami perkembangan positif dari waktu ke waktu. Saat ini ASAHI telah memasuki Angkatan 128 dengan jumlah anggota sebanyak 3.284 tersebar di seluruh Indonesia.
“Ini sesuatu yang membanggakan bahwa kita terus bertumbuh dan telah menjadi pioneer asosiasi auditor hukum di Indonesia. Meski ini juga menjadi tanggung jawab untuk ASAHI agar terus berbenah memperlihatkan kualitasnya dalam menjalankan tugas profesional melakukan audit hukum," kata Harvardy.
Menurut dia ASAHI memiliki komitmen yang kuat untuk sungguh-sungguh menunjukan kualitas audit hukum di Indonesia. Karena itu pula, Harvardy memberikan penekanan pada beberapa hal yang akan menjadi fokus perjuangan pada kepengurusan ASAHI 2022-2027 yang dia pimpin.
“Ada setidaknya 3 hal. Pertama, mengupayakan payung hukum atau instrument hukum yang bisa menguatkan profesi auditor ini dengan segala hak dan kewajibannya. Sampai saat ini kita butuh teks Undang-Undang yang menyebutkan adanya Auditor Hukum. Ini jadi pekerjaan rumah ke depan,” paparnya.
Hal lain adalah penguatan organisasi terutama melalui pembentukan kepengurusan ASAHI di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Termasuk mengembangkan kualitas standard profesi auditor hukum sehingga ASAHI melahirkan auditor hukum yang berkualitas dan aplikatif di semua sektor baik privat maupun publik.
Baca juga : Sudah 27 Saksi Dihadirkan dalam Sidang HAM Paniai
“Kami juga punya komitmen untuk mengembangkan jaringan ke pihak eksternal sehingga jasa audit hukum ini makin diketahui masyarakat beserta manfaatnya. Dan lebih dari itu masyarakat kita pun semakin memiliki ketaatan dan kepatuhan hukum yang semakin baik,” ucapnya.
Selain agenda pelantikan, DPP ASAHI 2022-2027 juga langsung menggelar Rapat Kerja dengan tema “Auditor Hukum Indonesia ASAHI Mengawal Ketaatan Dan Kepatuhan Hukum Di Indonesia”. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka merencanakan program kerja selama satu periode kepemimpinan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik demi kepentingan anggota ASAHI.
Dikaktakan Harvardy, ASAHI harus menjadi organisasi yang solid dan kuat agar setiap anggota memiliki pemahaman dan kompetensi yang mumpuni. Dampaknya, masyarakat umum, swasta dan lembaga pemerintahan tidak ragu lagi menggunakan jasa auditor hukum lulusan ASAHI untuk melakukan audit hukum.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pengurus dan anggota ASAHI tetap melanjutkan komitmennya mendukung Visi ASAHI dalam mewujudkan penegakan hukum, kepatuhan hukum dan pencegahan pelanggaran hukum.
“Intinya ASAHI harus jadi pelopor yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan penerapan hukum dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, ekonomi dan usaha, serta politik dan sosial kemasyarakatan dengan melakukan audit hukum serta memberi pendapat hukum dan solusinya, demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan di negara Indonesia,” kata Harvardy.
Bukan hanya itu anggota ASAHI juga diminta untuk berperan aktif dalam membina, mendidik, membekali dan melatih Auditor Hukum dalam melakukan audit hukum.
“Kita harus jadi garda terdepan masyarakat yang sadar dan taat hukum dalam segala aspek kehidupan,” pungkas Harvardy. (RO/OL-7)
KPK nilai butuh audit terkait anggaran pemadan kebakaran (damkar) di Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.
Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Setyanto P Santosa mengatakan urgen bagi auditor meningkatkan kesadaran dan tata kelola keamanan siber.
Audit investigasi baik oleh kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun lembaga yudikatif lain, disebut sebut mampu mengembalikan integritas dan nama baik KPU RI.
BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023.
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengkritisi bahwa proses pengadaan PDN harus diaudit hingga ketahuan akar masalahnya.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Polres Sukabumi digugat ke praperadilan
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved