Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI PKS DPR RI melakukan pergantian Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sebelumnya dijabat Aboe Bakar Alhabsyi, diganti Adang Daradjatun.
"PKS telah mengusulkan saya sebagai Ketua MKD, diberikan kepada Adang Daradjatun," kata Aboe Bakar Alhabsyi di kompleks DPR RI, Jakarta, hari ini.
Aboe Bakar mengatakan bahwa pergantian tersebut merupakan perputaran tugas karena dia menjabat posisi Ketua MKD hampir 3 tahun.
Ia meyakini Adang merupakan sosok yang sangat memahami cara menghadapi penyidikan dan penyelidikan sebuah kasus.
Baca juga: AHY Dinilai Bunuh Diri Politik Serang Infrastruktur Jokowi
"Saya yakin dan percaya Pak Adang akan lebih baik lagi meneruskan perjalanan di MKD ke depan. Saya juga meminta maaf apabila dalam menjalankan tugas masih ada kekurangan," ujarnya.
Adang Daradjatun mengatakan bahwa posisi Ketua MKD merupakan amanah yang cukup berat.
Oleh karena itu, dia berharap ada kerja sama yang baik dari semua pihak.
Ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan PKS atas amanah untuk menjabat Ketua MKD dalam rangka menjaga kehormatan anggota DPR.(Ant/OL-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pengangktifan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI tidak perlu diumumkan. Adapun, Adies Kadir terlihat menghadiri rapat paripurna di DPR RI.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik DPR RI.
MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadapĀ Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.
MKD DPR RI tidak mengenal istilah anggota DPR non-aktif, bahkan didalam UU MD3.
Tujuh Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut dari rangkaian aksi unjuk rasa.
PARTAI Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan empat anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RIĀ mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved