Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Lucius Karus menilai tindakan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membandingkan pembangunan infrastruktur era Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Joko Widodo hanya untuk cari sensasi agar diakui oleh publik.
"Saya kira motif utama tentu dalam rangka pengakuan. Dengan langsung mempertentangkan dua sosok capres, AHY ingin terlihat ada pada level yang sama dengan dia, sosok yang dia perbandingan itu," ujar Lucius kepada wartawan, Rabu *21/9)
Lucius menilai publik masih meragukan kemampuan AHY sebagai capres atau cawapres. Hal itu pun terlihat dari hasil survei sejumlah lembaga. Sehingga, dia menyebut AHY mengambil langkah dengan menyentil Jokowi agar mendapat perhatian publik.
"AHY yang sudah digadang-gadang menjadi capres atau cawapres oleh Demokrat merasa belum cukup dianggap serius oleh publik. Hasil survey juga membuktikan itu. Strategi langsung menentil presiden sekarang nampaknya demi kebutuhan AHY sebagai capres atau cawapres partai Demokrat," ujarnya.
Terkait dengan data capaian infrastruktur, Lucius melihat AHY perlu lebih teliti. Sebab, apa yang disampaikan AHY dinilai kampanye hitam atau hoaks.
"AHY memang harus berani tampil beda. Sayangnya ya mesti harus dengan argumentasi dam basis data yang akurat agar tak dianggap black campaign atau hoaks," ujar Lucius.
Sebelumnya, AHY mengklaim 80 persen pembangunan era Jokowi hasil kerja SBY.
Berdasarkan data,SBY hanya membangun jalan tol sepanjang 189,2 km sejak 2004 hingga 2019. Sedangkan Jokowi, telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 km sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan, 750 km jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024.
Kemudian, tercatat memang ada 18 bendungan mulai konstruksi di era sby. Namun, seluruhnya diselesaikan di era Jokowi. Jokowi juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat. Jika diakumulasi, ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era jokowi. Di era jokowi, ditargetkan juga ada 27 bendungan lagi hingga 2024.
Selanjutnya, tercatat ada 24 bandara dibangun di era sby. Sedangkan di era jokowi sebanyak 29 bandara. Jokowi bahkan diketahui menargetkan bakal ada 9 bandara baru maupun revitalisasi hingga 2024.
Selain itu, 316.590 km jalan desa selesai konstruksi di era Jokowi. Capaian infrastruktur desa yang ada di era Jokowi, antara lain 1.597.539 m jembatan; 1.474.544 unit air bersih desa; 501.054 unit irigasi desa; 12.297 pasar desa, dan 42.357 posyandu. (OL-13)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Kekhawatiran itu muncul seiring dampak lanjutan dari konflik di kawasan, termasuk lonjakan harga minyak dunia akibat terganggunya jalur distribusi energi.
Presiden ke-6 RI SBY mendesak PBB segera menghentikan misi UNIFIL atau merelokasi pasukan usai gugurnya 3 prajurit TNI. Simak analisis SBY soal kondisi "War Zone" di Libanon.
PENGAMAT Komunikasi Politik menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas bukan sekadar halalbihalal biasa
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved