Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MEMASTIKAN bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran lewat persiapan penyaluran yang matang dan transparan.
"Pemerintah sedang berupaya melindungi masyarakat yang berpotensi terdampak gejolak kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan BBM lewat mekanisme bantuan sosial yang harus sama-sama kita jaga keberhasilannya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/9).
Pemerintah, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (29/8), mengungkapkan bantuan sosial (bansos) tambahan senilaiRp 24,17 triliun telah disiapkan Presiden Joko Widodo bagi masyarakat.
Bansos tambahan ini diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM.
Ketiga jenis bansos tambahan yang disiapkan itu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun, subsidi upah pekerja senilai Rp9,6 triliun, dan bansos dari Pemda senilai Rp2,17 triliun.
Baca juga: BSSN Butuh Tambahan Anggaran Rp1 Triliun untuk Pengamanan Pemilu
Menurut Lestari, beragamnya jenis bantuan dengan instansi penanggung jawab yang berbeda menuntut adanya transparansi dan kolaborasi yang baik, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan manfaat.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai kesiapan aparat setiap instansi dalam proses penyaluran bantuan harus benar-benar dipastikan.
Selain itu, tambah Rerie, data penerima bantuan juga harus dipastikan keakuratannya untuk menghindari tumpang tindih dan kebocoran bantuan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap bantuan sosial yang diberikan Pemerintah benar-benar mampu meringankan beban masyarakat di tengah dampak gejolak ekonomi dunia.
Menurut Rerie, perhatian serius para pemangku kepentingan harus ditujukan pada proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan Pemerintah, dalam rangka memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
Dia juga mengajak segenap lapisan masyarakat untuk ikut aktif dalam mengawal proses penyaluran bantuan sosial sehingga upaya Pemerintah meringankan beban masyarakat dapat terealisasi dengan baik. (RO/OL-16)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved