Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengemukakan bahwa budaya tak bisa dipisahkan dengan perpolitikan, khususnya bagi partai politik (parpol).
Hal itu diungkapkan Lestari saat membuka diskusi bertema Gerakan Budaya dan Partai Politik, yang diadakan secara virtual, Rabu (31/8).
Menurutnya, Pancasila lahir dari rangkuman pelbagai budaya yang telah tumbuh di Nusantara. Jadi, kata Lestari, betapa pentingnya budaya dan parpol karena saling melengkapi.
"Maka, secara khusus seharusnya parpol melihat gerakan budaya. Parpol harus bisa memahami saat pengambilan kebijakan betul-betul berasaskan nilai kebudayaan," ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, Rabu.
Harus diakui, lanjut dia, parpol memang dianggap seringkali menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Belum lagi, masih adanya masyarakat yang melihat parpol sebagai alat paksa bagi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu tanpa melibatkan manusia sebagai pihak utama.
Baca juga: Dalam Tugas, Satpol PP Harus Bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan
Hal inilah yang menjadi tantangan parpol untuk bisa menerapkan budaya dan moral sesungguhnya agar bisa berjalan berdampingan.
"Oleh sebab itu, sekali lagi, selain moral, budaya, merupakan representative utuh dari nilai dan diri manusia sebagaimana dituangkan dalam butir-butir nilai keutuhan kemanusiaan dan keadilan di dalam Pancasila," ungkap Rerie.
"Seharusnya politik adalah cara untuk menempatkan manusia pada kedudukan tertinggi melalui semangat kebangsaan dan berasaskan kebudayaan," tandasnya.
Adapun diskusi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 ini merupakan edisi ke-114 dan bekerjasama dengan DPP Partai NasDem.
Anggota DPR RI Muhammad Farhan, Budayawan Sujiwo Tejo, Pekerja Seni Christine Hakim, dan Praktisi Permuseuman dan Cagar Budaya Punto A Sidarto jadi narasumber dalam diskusi bertajuk Gerakan Budaya dan Partai Politik tersebut. (OL-16)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved