Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta agar Komisi Yudisial (KY) harus tetap rukun dengan Mahkamah Agung (MA).
Hal itu diungkapkan Arsul dalam seminar nasional KY bertajuk "Penguatan Peran KY dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluruhan Martabat dan Perilaku Hakim" di Gedung KY, Rabu (24/8).
Wakil Ketua MPR RI itu juga menyatakan perlunya penguatan kerja sama antara KY dengan MA.
"Penguatan relasi KY dengan MA bisa dibentuk dengan kepahaman terkait batasan dan cross-cutting antara teknis yudisial dan perilaku," papar Arsul, Rabu (24/8).
Arsul juga mengingatkan agar MA turut mengajak KY sama-sama mewujudkan terciptanya peradilan yang bersih. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gesekan-gesekan antara MA dan KY.
Baca juga: Mahfud MD Minta Komisi Yudisial Perbaiki Kapasitas Hakim
Tak hanya itu, Arsul meminta masyarakat sipil agar membantu KY untuk melakukan pengawasan Hakim dan pemantauan persidangan.
"Masyarakat sipil juga perlu membangun kesadaran untuk tidak memanfaatkan KY sebagai bentuk upaya hukum," tegasnya
Untuk akademisi, kata Arsul, perlu ada kerjasama konkret, alih-alih seremoni penandatanganan MoU semata.
Arsul juga berharap adanya peningkatan kapasitas Hakim melalui putusan dan pemantauan integritas Hakim. (Ykb/OL-09)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politisi PPP Sandiaga Uno mengaku masih menunggu surat penugasan untuk maju dalam kontstasi Pilkada Serentak 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menentukan ikut koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menjadi oposisi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Keterlibatan Arsul memunculkan kekhawatiran integritas dan independensi lembaga peradilan MK yang dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat sorotan.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) memberi sinyal akan segera bergabung ke dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) di Pilkada DKI Jakarta.
TIM investigasi KY masih mengumpulkan bukti terkait vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti.
KPK menyatakan kesiapan untuk membuka penyelidikan jika ditemukan indikasi rasuah dalam putusan bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur
Mahkamah Agung menyebut belum menerima pengaduan terkait putusan bebas yang dikeluarkan majelis hakim PN Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti.
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Komisi III DPR berencana memanggil Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) pada masa sidang yang akan datang untuk membahas vonis bebas terhadap Ronald Tannur
KY juga menerima audiensi dari ayah, adik, sekaligus kuasa hukum Dini. Mukti berjanji, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan Rieke sesuai ketentuan yang termaktub dalam Peraturan KY
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved