Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, meminta Komisi Yudisial (KY) agar senantiasa terus perbaiki kapasitas dan kualitas Hakim di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Mahfud dalam seminar nasional KY bertajuk "Penguatan Peran KY dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluruhan Martabat dan Perilaku Hakim" di Gedung KY, Rabu (24/8).
Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu juga menyatakan KY ialah lembaga yang memikiki kedudukan yang bersifat mandiri, yang memiliki wewenang menunjukkan Hakim Agung.
"Serta punya kewenangan menjaga kehirmatan dan martabat serta perilaku Hakim," ungkap Mahfud, Rabu (24/8).
Mahfud menegaskan KY sebagai pengawas pengadilan harus intensif dalam pengawasan dan turut melibatkan warga agar bisa menjadi subjek mencari keadilan ataupun objek.
"Hakim yqng adil dan berintegritas merupakan komponen penting dan menjadi dambaan masyarakat," tegas Mahfud.
Baca juga: Pengadilan Tipikor Surabaya Gelar Sidang Kasus Suap Hakim Itong
"KY harus Mampu mewejudkan rasa keadilan, bukan hanya mewujudkan Perundang-Undangan, juga tercapainya kepastian hukum bagi warga yang berurusan dengan hukum," tambahnya.
Mahfud tak ingin kejadian di masa lalu, seperti maraknya mafia pengadilan kembali mengemuka.
Saat itu, lanjut Mahfud, Hakim, Jaksa, hingga polisi bisa makin kuat dengan adanya kongkalikong. Ia mengatakan situasi peradilan pada saat itu sangat tidak sehat.
Maka, keberadaan Komisi Yudisial yang telah berdiri sejak 17 tahun lalu diharapkan kontribusinya terus meningkat mendukung banyak perubahan pelaksanaan kekuasaan, kehakiman, khususnya di Mahkamah Agung.
Mahfud meminta perbaikan-perbaikan kapasitas Hakim bisa dapar terus ditingkatkan.
Masyarajat juga terus didorong agar diajak jadi mata dan telinga yang menjadi warning sistem atau deteksi awal apabila terjadi kejanggalan atau perilaku Hakim yang menyimpang," ujarnya.
"Ini harus ditingkatkan, dengan penyuluhan, pelajaran, sehingga warga yang teredukasi dapat kita wujudkan," tandasnya. (Ykb/OL-09)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
KOMPOLNAS mendorong Bareskrim Polri memproses laporan terhadap Iptu Rudiana, ayah Eky secara cermat hingga transparan.
SEBANYAK 107 orang lolos verifikasi administrasi berkas calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Para calon anggota Kompolnas ini berasal dari berbagai latar belakang.
Kompolnas menilai atasan dari lima anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam kasus pengurangan barang bukti narkoba lalai dalam pengawasan.
Program "Polisi Mengajar" melibatkan pendirian Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan pengajaran bagi anak-anak putus sekolah.
Kompolnas mengawasi dan memantau pelaporan terhadap Aep dan Dede, dua saksi dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky.
Pegi Setiawan, Yanti tidak khawatir bila Polda Jawa Barat (Jabar) membuka sprindik baru dalam kasus pembunuhan pembunuhan Vina dan Eki
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved