Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi III DPR Taufik Basari mengusulkan dibuat simulasi dalam pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Simulasi dikhususkan hanya untuk ketentuan yang dianggap masih kontroversial.
"Misalnya soal penghinaan," kata pria yang akrab disapa Tobas itu di Jakarta, hari ini.
Simulasi tersebut, dibuat berbagai contoh kasus yag berkaitan dengan pasal tersebut. Kemudian, Komisi III, perwakilan masyarakat, dan pemerintah menilai apakah contoh kasus tersebut masuk kategori pelanggaran pasal penghinaan.
"Kemudian kita urutkan. Ketika ternyata itu tidak masuk dalam delik itu bukan hal yang masuk ke dalam kriminal," ungkap dia.
Ketua DPP Partai NasDem itu menyampaikan simulasi tersebut nantinya bisa dijadikan sebagai risalah yang terpisahkan dari pembahasan. Sehingga bisa menjadi rujukan bagi seluruh pihak yang terkait dalam perkara tersebut.
Baca juga:
Seperti menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Atau bagi pihak yang berpekara melakukan pembelaan.
Risalah itu juga bisa menjadi panduan bagi aparat penegak hukum saat menerima laporan. Jika tidak masuk ke dalam kategori tindak pidana berdasarkan risalah tersebut, maka aparat penegak hukum bisa memutuskan tidak melanjutkan proses hukumnya.
"Ini untuk menjawab kekhawatiran yang ada di tengah masyarakat," ujar dia.
Dia menyampaikan simulasi tersebut dinilai tidak akan membuat pembahasan revisi KUHP menjadi molor. Asal Komisi III membuat jadwal simulasi dengan baik.
"Ini kan tergantung seberapa insentif kita melakukan pembahasan, bukan soal ini apakah revisi kuhp menjadi molor. Tapi itu soal kemauan saja, kita atur waktunya sedemikian rupa," kata dia.(OL-4)
Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah
INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.
Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional Albert Aries memastikan Pasal 284 tidak mengganggu ruang privat.
Dia menegaskan yang dilarang itu adalah penghinaan terhadap presiden. Sedangkan kritik terhadap pemerintah maupun kepala negara diperkenankan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur lebih tegas mengenai perselingkuhan dan perzinaan.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
PRAKTISI hukum sekaligus bekas caleg DPR RI dari PDIP Henry Yosodiningrat menilai bahwa kasus Harun Masiku merupakan kasus musiman politik
KPK merespons kabar adanya penerimaan Rp1,3 miliar kepada Firli Bahuri. Informasi itu diklaim masih berkaitan dengan kasus yang ditangani Polda Metro Jaya.
Penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung lapas di Indonesia yang telah mengalami over kapasitas.
Penerapan pidana bersyarat untuk putusan tahanan di bawah satu tahun. Sanksi untuk terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat diganti dari kurungan penjara menjadi hukuman kerja sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved